Jakarta (ANTARA) – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria menyatakan akan mengawasi secara langsung kepatuhan direksi badan usaha Punya negara (BUMN) dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan penyampaian LHKPN, dan kami harapkan itu Akurat waktu karena Tak Eksis toleransi yang kami berikan,” kata Dony usai pertemuan Danantara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.
Menurut Dony, seluruh penyelenggara negara yang berada di lingkungan BUMN wajib melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, Danantara akan memastikan seluruh direksi dan pejabat yang wajib lapor memenuhi kewajiban tersebut secara Akurat waktu.
“Nanti saya akan pimpin sendiri proses kepatuhan terhadap laporan ini (LHKPN),” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menegaskan bahwa seluruh direksi atau manajemen BUMN, termasuk yang berkewarganegaraan asing, tetap wajib menyampaikan LHKPN.
“Jadi, termasuk WNA. Walaupun dia WNA, tetapi sekarang posisinya sebagai ‘top management’ di BUMN,” kata Aminudin.
Ia mengatakan KPK telah memberikan bimbingan teknis kepada sejumlah Kaum negara asing yang menduduki jabatan strategis di BUMN guna memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut.
Menurut Aminudin, kewajiban pelaporan LHKPN berlaku bagi seluruh penyelenggara negara tanpa membedakan kewarganegaraan selama yang bersangkutan menduduki posisi yang termasuk kategori wajib lapor.
Ketika ini, BUMN yang Mempunyai direksi Kaum negara asing antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Di Garuda Indonesia, direksi Kaum negara asing yang menjabat adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara serta Direktur Transformasi Neil Raymond Mills. Sementara di PT DSI, posisi direktur Esensial dijabat oleh Luke Thomas Mahony.
