Mari kita jernihkan pikiran sejenak. Tulisan ini bukan sedang menjadi corong pembelaan bagi mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, bukan pula upaya memoles Paras birokrasi yang seringkali tampak kaku. Ini adalah ajakan Buat membaca data dengan mata batin, agar kita Tak tersesat dalam rimba Nomor yang sengaja dibikin rumit.
Belakangan, publik gaduh oleh Nomor “keekonomian” Pertalite yang disebut menyentuh Rp16.088 per liter, sementara Pertamax yang katanya lebih “ningrat” Malah bertengger di Nomor Rp12.300. Logika waras kita tentu berontak: bagaimana mungkin barang yang kualitasnya lebih rendah disebut lebih mahal harga aslinya? Apakah kita sedang dikerjai oleh sulap statistik?
Di sinilah kita butuh kejujuran yang pahit.
Realitasnya, kita sedang menanggung dosa sejarah dari kesalahan antisipasi kebijakan Kekuatan di masa Lewat. Di tengah nilai Salin Rupiah yang sedang batuk-batuk dihantam badai Dunia—hingga menembus Nomor psikologis yang mencemaskan terhadap Dollar AS—posisi kita kian terjepit.
Bayangkan Apabila logika publik menuntut Pertamax (RON 92) yang dijadikan dasar subsidi. Jenis BBM ini harganya sangat sensitif dan mengambang (floating) mengikuti kurs Dollar dan harga minyak dunia. Dengan volume kebutuhan rakyat yang begitu masif, Apabila kita memaksakan standar RON 92 sebagai basis subsidi Demi Rupiah sedang loyo, maka struktur fiskal negara bukan Tengah sekedar tertekan, tapi Bisa berantakan tak bersisa. Kita akan menjadi bangsa yang seluruh tabungannya habis hanya Buat membakar bensin di jalan raya.
Kita harus berani mengakui bahwa kita terlambat bersiap. Mengapa Pertalite terasa begitu “mahal” dalam hitungan negara? Karena kita terpaksa mengimpor dalam jumlah ‘sangat’ masif di Demi posisi tawar kita rendah, kita menjadi sandera pasar Dunia.
Kita ‘terpaksa’ membeli barang yang standarnya ‘sudah mulai ditinggalkan dunia’, sehingga produksinya “langka dan harganya dipermainkan pasar Dunia”, seenak ‘udelnya’.
Sementara itu, kilang-kilang kita sudah terlalu Uzur Buat bekerja efisien.
Rakyat akan jauh lebih mengerti Apabila pemerintah berani Berbicara jujur: “Ampun, kami memang telat membangun.” Tetapi, hari ini kita mulai membayar hutang waktu itu. Groundbreaking pengembangan kilang baru, seperti di Cilacap dan Balikpapan, bukan sekedar Perayaan semen dan besi. Itu adalah upaya darurat Buat memastikan kita Tak Tengah menjadi sandera Langgeng para pemain minyak Dunia. Kita sedang berusaha agar di masa depan, kita Bisa mengolah minyak sendiri menjadi bensin berkualitas tinggi dengan harga yang masuk Intelek.
Sejatinya, publik Tak butuh diteriaki Nomor triliunan yang abstrak. Publik butuh transparansi yang Tak manipulatif. Mereka Ingin Mengerti bahwa setiap Rupiah pajak yang mereka setor Tak habis Buat menambal lubang inefisiensi, melainkan Buat membangun kemandirian Kekuatan yang Konkret.
Karena itu, menjelang 2029 nanti, nurani kita harus lebih tajam. Mandat rakyat jangan Tengah diberikan kepada calon pemimpin yang gagap—yang selalu bersembunyi di balik ketidakjujuran dan malah Getol menciptakan keruwetan Buat menutupi ketidakmampuan. Kita butuh nakhoda yang berani menatap mata rakyatnya Sembari Berbicara jujur tentang arah kompas kita, bukan yang sibuk bersilat lidah sementara kapal sedang bocor di sana-sini.
Karena pada akhirnya, harga kejujuran jauh lebih mahal daripada harga satu liter bensin mana pun.
Jadi, Apabila esok kita Menyaksikan Nomor keekonomian yang melambung tinggi Tengah di layar SPBU, jangan terburu emosi. Anggap saja itu adalah harga tiket Buat menonton drama kolosal bertajuk “Salah Antisipasi”. Kita Segala adalah penonton setianya yang membayar tiket dengan doa dan sisa-recehan di dompet, sembari berharap di 2029 nanti, kita Tak Tengah membeli tiket Buat menonton sandiwara yang sama. [Hadipras]
