Pemerintah Amerika Perkumpulan melalui Gedung Putih membela aksi tim nasional sepak bola Argentina yang membentangkan spanduk kontroversial terkait Kepulauan Falkland atau Islas Malvinas setelah laga semifinal Piala Dunia di Atlanta Stadium, Amerika Perkumpulan, pada Rabu (15/7) waktu setempat. Aksi pembentangan spanduk tersebut memicu polemik karena dinilai melanggar aturan FIFA mengenai pernyataan politik dalam sepak bola, sehingga skuad Argentina kini terancam Denda disiplin dari federasi sepak bola dunia tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Menanggapi potensi pelanggaran ini, Kepala Satuan Tugas FIFA di Gedung Putih, Andrew Giuliani, menyatakan bahwa para pemain Argentina Mempunyai ruang Buat mengekspresikan pandangan mereka selama berada di Daerah Amerika Perkumpulan.
“menyampaikan pernyataan semacam itu” ujar Andrew Giuliani, Kepala Satuan Tugas FIFA di Gedung Putih, Ketika memberikan keterangan kepada media seperti dilansir BBC pada Sabtu (18/7/2026).
Giuliani menambahkan bahwa Konstitusi Amerika Perkumpulan menjamin kebebasan berpendapat bagi siapa saja melalui Amandemen Pertama. “Kami menjunjung tinggi hak-hak Amandemen Pertama kami di sini, di Amerika Perkumpulan,” kata Andrew Giuliani, Kepala Satuan Tugas FIFA di Gedung Putih.
Menurut Giuliani, kebebasan yang berlaku di negara tersebut memberikan ruang bagi timnas Argentina Buat mengekspresikan sikap mereka. “Andai terkait kemampuan dan kesempatan Buat menyampaikan pernyataan, (Argentina) Mempunyai keleluasaan Buat melakukannya di Amerika Perkumpulan,” tutur Andrew Giuliani, Kepala Satuan Tugas FIFA di Gedung Putih.
Sikap dari Washington ini berpotensi meningkatkan ketegangan diplomatik setelah pemerintah Inggris secara Formal mendukung desakan agar FIFA segera melakukan Pengusutan mendalam terhadap timnas Argentina. Para pemain Argentina diketahui mengusung spanduk bertuliskan slogan klaim Daerah pascapertandingan melawan Inggris. “Las Malvinas son Argentinas” kata para pemain Argentina dalam spanduknya.
Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street langsung bereaksi keras dengan menegaskan kedaulatan penuh mereka atas Daerah kepulauan di Samudra Atlantik tersebut.
“Piala Dunia mungkin bukan Punya kita, tetapi Kepulauan Falkland Jernih Punya kita. Komitmen kita terhadap Falkland Bukan akan pernah goyah,” tegas Juru Bicara Formal PM Inggris. Sengketa historis atas Kepulauan Falkland sempat memicu konflik bersenjata antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982 yang berlangsung selama 74 hari dan menewaskan ratusan tentara dari kedua belah pihak. Kendati demikian, dalam referendum tahun 2013, mayoritas mutlak penduduk kepulauan tersebut memilih Buat tetap menjadi bagian dari Daerah seberang laut Inggris dengan Komparasi 1.513 Bunyi mendukung dan hanya tiga Bunyi menolak.
Pihak otoritas lokal Kepulauan Falkland juga menolak keras tindakan politisasi dalam ajang olahraga Global dan mendesak adanya ketegasan dari pihak FIFA.
“Bukan menginginkan politik dibawa ke dalam olahraga” bunyi pernyataan Pemerintah Kepulauan Falkland. Pemerintah setempat berharap agar badan pengatur sepak bola dunia tersebut Bisa menegakkan aturan secara adil kepada Sekalian pihak yang melanggar.
“Kami juga Bukan Mau kepulauan ini dan rakyatnya dijadikan alat politik dalam setiap percakapan tentang Inggris dan Argentina,” pungkas Pemerintah Kepulauan Falkland.
