Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sejumlah barang bukti berupa deretan kendaraan mewah hasil operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Juni 2026.
Dilansir dari Detikcom, penyidik mengangkut sembilan sepeda motor termasuk jenis trail, satu unit Kawasaki Z250, dan satu unit Triumph, serta tujuh sepeda gunung merek Santa Cruz dan Nukerproof menggunakan truk towing.
Selain kendaraan roda dua, KPK juga mengamankan empat unit mobil sebagai barang bukti yang terdiri dari Wuling Air EV, Wuling Cortez, Honda Civic Nouva, dan Mercedes-Benz E250.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa selain kendaraan, tim penyidik juga mengamankan sejumlah Doku Kas dalam bentuk mata Doku asing serta logam mulia dalam operasi tersebut.
“Dalam progresnya, Terdapat belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan Terdapat kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk Doku Kas, valas Terdapat USD dan SGD, dan juga Terdapat dalam bentuk logam mulia emas,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Operasi senyap ini dilakukan oleh tim KPK di beberapa Posisi berbeda, meliputi Area Jakarta Barat, Jawa Barat, hingga Bali, dengan mengamankan total belasan orang termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
“Salah satunya itu,” ucap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Tindakan hukum ini dilakukan atas dugaan kasus suap yang melibatkan proses pengurusan izin tinggal bagi Kaum negara asing di Indonesia.
“Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan Kaum negara asing Demi Dapat tinggal di Indonesia, ya. Kalau kita ketahui Demi seorang WNA supaya Dapat tinggal di Indonesia Terdapat namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap, Terdapat juga yang sementara atau KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Merespons penangkapan jajarannya, pihak kementerian terkait menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang sedang berjalan di KPK.
“Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita Jernih,” kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
