Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah Kepada aktif turun langsung ke lapangan guna meningkatkan kepekaan terhadap kondisi riil masyarakat pada Sabtu (16/5/2026). Langkah ini dilakukan demi mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan melalui pemantauan jalur distribusi dan pengawasan rantai produksi secara berkala.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Instruksi tersebut disampaikan, seperti dilansir dari Detikcom, Ketika ia menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Distrik Jawa 2026 di Penyimpanan Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain pengawasan di lapangan, ia menegaskan agar program swasembada pangan nasional Enggak dinomorduakan oleh pemerintah daerah meskipun sedang menghadapi tuntutan janji politik lokal.
Sinkronisasi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci Istimewa dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik Mendunia. Pengawasan terhadap pengendalian inflasi ini telah dilakukan secara konsisten melalui rapat koordinasi rutin sejak 24 Oktober 2022.
Pemerintah pusat juga menerapkan mekanisme Insentif fiskal berbasis penghargaan dan Pengkajian Kepada mendorong keaktifan daerah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya alokasi Belanja Enggak Terduga (BTT), guna mendukung intervensi pasar.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya Kepada program-program swasembada pangan,” kata Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Apresiasi kemudian diberikan oleh Bima kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang berhasil mengintegrasikan sistem pangan dari hulu ke hilir. Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapannya Kepada mengawal perluasan gerakan serupa di berbagai Distrik lain.
“Mudah-mudahan kita kawal Serempak gerakan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut di gerakan-gerakan di daerah lainnya dan Kemendagri siap Kepada mengawal Serempak-sama,” tutup Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.
