Ilustrasi. Foto: Dok MI
Jakarta: Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan rencana pemerintah dalam menerapkan bensin campuran bioetanol 10 persen (E10) berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dengan pemanfaatan Daya terbarukan dari bahan baku dalam negeri.
Ia mengatakan pemanfaatan bioetanol dapat mengurangi konsumsi bensin berbasis fosil hingga 10 persen, Tetapi juga harus dibarengi dengan percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) dan pemerintah juga harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi Lumrah.
“Kalau hanya penerapan bioetanol hanya menggantikan Sekeliling 5–10 persen konsumsi bensin. Sementara itu pertumbuhan kendaraan berbahan bakar fosil tetap saja tanpa diimbangi percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) maupun transportasi Lumrah, maka 90–95 persen kebutuhan BBM tetap bergantung pada impor,” kata Putra dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026.
Ia mengatakan meskipun belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan impor BBM, kebijakan ini menjadi langkah Krusial dalam diversifikasi Daya nasional. Semakin besar pemanfaatan bioetanol produksi dalam negeri, semakin besar pula Kesempatan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap pasokan Daya dari luar negeri dan meningkatkan ketahanan Daya jangka panjang.
Putra mengatakan dalam rencana pembangunan pabrik bioetanol, perlu Memperhatikan Letak tempat tersedianya sumber bahan baku agar biaya logistik lebih efisien.
Ketika ini tetes tebu dan singkong menjadi pilihan bahan baku bioetanol, maka itu daerah yang telah Mempunyai basis produksi seperti Jawa Timur dan Lampung layak menjadi prioritas Letak pembangunan.
“Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati apabila mempertimbangkan Perluasan ke Distrik seperti Papua, mengingat risiko deforestasi yang dapat ditimbulkan dari pembukaan lahan baru,” sarannya.
(Ilustrasi. Foto: Dok Liputanindo.id)
Perlu dukungan dari berbagai aspek
Meski demikian, keberhasilan program E10 memerlukan dukungan dari berbagai aspek. Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan kapasitas produksi bioetanol nasional secara bertahap dari Sekeliling 70 ribu kiloliter Buat mencapai Sasaran 1,5 juta kiloliter agar Pandai memenuhi kebutuhan domestik.
Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, menjaga agar pengembangannya Enggak mengganggu ketahanan pangan, serta mengedepankan pemanfaatan lahan yang sudah Eksis Buat meminimalkan Akibat lingkungan.
Selain kepastian pasokan bahan baku, Putra mengatakan pemerintah perlu memastikan kelayakan investasi, mengantisipasi fluktuasi harga bioetanol, serta menyiapkan skema pembiayaan yang Terang apabila biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan bensin.
“Transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa bensin campuran bioetanol Mempunyai kandungan Daya yang lebih rendah sehingga konsumsi bahan bakarnya dapat sedikit lebih boros,” katanya.
Ia juga menilai edukasi dari pemerintah dan Pertamina kepada masyarakat mengenai Tanda khas bensin campuran bioetanol serta penetapan harga yang kompetitif menjadi Unsur Krusial dalam mendorong penerimaan pasar.
