Ringkasan Siaran:
- Disparbudpora Bondowoso mendorong pembentukan kembali PHRI yang vakum selama tiga tahun. Kehadiran organisasi ini diharapkan mempermudah koordinasi pemerintah dengan 20 hotel dan 200 restoran di Bondowoso.
- Organisasi ini Krusial Buat meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha hotel serta restoran, memperlancar optimalisasi pajak, dan memperkuat promosi pariwisata lokal.
- Disparbudpora Bondowoso bekerja sama dengan PHRI Jawa Timur Buat membentuk kepengurusan PHRI di Bondowoso.
Bondowoso (Liputanindo.id) – Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso secara Formal mendorong pembentukan kembali kepengurusan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di wilayahnya.
Langkah ini diambil menyusul kondisi organisasi tersebut yang telah vakum selama tiga tahun terakhir, sehingga menghambat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, menjelaskan bahwa absennya PHRI menyulitkan pemerintah dalam menjembatani berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan pajak.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini optimalisasi hotel terkait urusan perpajakan Tetap menemui banyak kendala di lapangan.
“PHRI di Bondowoso ini kebetulan Hampa sudah vakum tiga tahun. Sementara optimalisasi hotel terkait pajak itu Tetap banyak kendala,” ujar Gede Budiawan, Minggu (10/5/2026).
Sebagai langkah Konkret, Disparbudpora kini aktif menjalin koordinasi dengan PHRI DPD Jawa Timur. Gede menyebutkan bahwa pihak provinsi memberikan respons positif karena Mempunyai visi yang sama Buat mengaktifkan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Ia menegaskan komitmennya Buat segera mewujudkan pembentukan organisasi tersebut demi efektivitas kerja pemerintah daerah.
“Kami mendorong bagaimana PHRI Kabupaten Bondowoso ini Dapat terbentuk. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan PHRI Jawa Timur,” jelasnya.
Gede menargetkan agar kepengurusan ini dapat segera disahkan dalam waktu dekat. Ia mengakui bahwa selama masa vakum, komunikasi dengan para pelaku industri dilakukan secara Independen satu per satu, yang dinilai Kagak efisien mengingat Bondowoso Mempunyai potensi besar dengan adanya 20 hotel dan lebih dari 200 restoran.
“Insya Allah tahun ini kami harapkan sudah Eksis. Bahkan kami berharap secepatnya. Dengan adanya PHRI, tentu akan lebih mudah menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah,” tegas Gede.
Lebih lanjut, keberadaan PHRI diharapkan menjadi jembatan dua arah yang Bisa menyerap aspirasi sekaligus memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pengusaha perhotelan dan Hidangan.
Gede menilai bahwa meskipun selama ini sektor tersebut tetap berjalan, Tetapi promosi dan koordinasi belum berjalan maksimal tanpa adanya wadah Formal.
“PHRI ini akan menjadi jembatan dua arah. Kagak hanya menyampaikan kepentingan pemerintah, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha Buat menyampaikan saran, masukan, maupun hambatan yang mereka alami di lapangan,” pungkasnya. [awi/suf]
