Ilustrasi. Foto: Dok Liputanindo.id
Bogor: Komite Almamater Rakyat Teritorial (Karat) menegaskan komitmen mengawal kedaulatan ekonomi nasional berbasis konstitusi. Organisasi pergerakan ini menyerukan pentingnya penyelarasan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berakar kuat pada tingkat tapak.
Pimpinan Karat Bungas T. Fernando Duling memberikan perhatian Spesifik pada dua program strategis era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini dinilai merupakan manifestasi Konkret dari Penyelenggaraan Pasal 33 UUD 1945.
Ia mendorong peningkatan akuntabilitas melalui tiga indikator Primer, Yakni statistik pertumbuhan gizi mengenai Dampak langsung MBG. Kedua, data serapan ekonomi lokal secara real-time, termasuk keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal. Ketiga, penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau ketiga hal ini terealisasi, Percepatan program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan melalui integrasi data rantai pasok yang solid,” kata Nando dalam keterangannya, Senin, 13 Juli 2026.
(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)
Transformasi ekonomi mulai dari desa
Guna menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi domestik, Karat merumuskan tiga strategi gerakan Primer. Pertama, riset dan live-in, Yakni gerakan menjadikan desa sebagai laboratorium sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pandai dirasakan langsung masyarakat.
“Strategi ini menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai laboratorium sosial dengan turun langsung ke basis massa serta aktif berdialog dengan pemangku kebijakan, Berkualitas di tingkat pusat maupun daerah,” paparnya.
Kedua, gerakan aksi ekstraparlemen, Yakni menjaga koridor jalanan sebagai instrumen kontrol sosial. Ketiga adalah implementasi Asta Cita, Yakni memastikan visi besar pertahanan dan kemandirian negara dapat diwujudkan secara murni di tingkat akar rumput.
Ia menambahkan, peta jalan taktis Karat Bukan hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pada kedaulatan agraria dan sumber daya alam (SDA). Karat berkomitmen berada di garda terdepan dalam melakukan pendampingan konflik-konflik agraria berkolaborasi Serempak Advokasi Rakyat Kepada Nusantara (ARUN) dan Lembaga Donasi Hukum Tridharma Indonesia (LBH TI).
“Kami secara tegas menyatakan negara Bukan boleh kalah oleh intervensi asing, gerakan proksi, maupun praktik culas para kartel dan mafia Berkualitas di sektor Daya, migas, SDA, komoditi, logistik, hingga pangan,” ucap dia.
