Terdapat kesalahpahaman sejarah yang fatal dan Lanjut direproduksi dalam ruang publik kita hari ini: menganggap empat pilar kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI—sebagai dekorasi politik atau sekadar bahan hafalan formalitas. Kita lupa bahwa keempatnya bukanlah elemen terpisah, melainkan satu paket rumusan genetis yang lahir langsung dari rahim Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Mereka adalah satu tarikan napas eksistensial bangsa. Sekali Kembali: “Eksistensi Bangsa!”
Di sinilah publik harus disadarkan dengan jernih dan tegas. Ketika Bung Karno meneriakkan pentingnya
“Nation and Character Building”, itu bukanlah pesan personal seorang Soekarno, bukan sekedar hobi literasi seorang pemikir besar, dan Terang bukan komoditas retorika yang Dapat ditawar.
Itu adalah “perintah keras dan absolut” dari seorang Proklamator, seorang Presiden, sekaligus Pemimpin Besar Revolusi, ketika negara yang baru lahir Lagi “Bersih” dan steril dari syahwat pertarungan politik kekuasaan seperti yang terlihat vulgar Ketika ini.
Bung Karno memahami betul bahwa proklamasi hanyalah akta Natalis fisik. Tanpa pembangunan Kepribadian bangsa (nation character building), struktur negara yang bernama NKRI akan menjadi rumah Nihil yang Ringkih, Pancasila akan lumpuh menjadi dogma Wafat, UUD 1945 hanya akan menjadi Arsip hukum yang tak bernyawa, dan Bhinneka Tunggal Ika Bahkan akan berubah menjadi sumbu perpecahan.
*Nation and character building* bukanlah program pilihan (*optional*) yang boleh dijalankan atau ditinggalkan tergantung selera rezim yang berkuasa. Ia adalah keniscayaan, pilar Penting, dan prasyarat mutlak Buat mengisi kemerdekaan. Tanpa menempa Kepribadian manusianya, seluruh megaproyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan hari ini hanyalah fatamorgana di atas pasir hisap sosio-politik yang siap runtuh Ketika saja.
Ketika “Jembatan Emas” Menjadi Pasar Gelap
Kita sedang berdiri di sebuah persimpangan yang bising, melelahkan, dan—meminjam istilah yang paling jujur—menyesakkan.
Teks sejarah selalu mengagungkan kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas”. Tetapi hari ini, di Rendah kepungan realitas sosio-politik dan ekonomi yang kian timpang, jembatan itu Tak membawa kita ke seberang menuju kedewasaan bernegara. Jembatan itu Bahkan bertransformasi menjadi sebuah pasar gelap: tempat di mana integritas diperjualbelikan, hukum menjadi barang komoditas, dan Kepribadian bangsa dikesampingkan demi kalkulasi elektoral lima tahunan.
Bung Karno membayangkan nation and character building sebagai bahan bakar Penting Buat menyeberangi jembatan tersebut. Realitasnya? Kita Bahkan sibuk mengganti cat jembatan, mempercantik tiang-tiangnya dengan baliho politik, sementara fondasi di bawahnya digerogoti oleh rayap korupsi, judi online, dan pragmatisme akut.
Terdapat anomali yang menyesakkan dada ketika kita membandingkan Bilangan-Bilangan di atas kertas dengan jeritan di akar rumput. Bagaimana mungkin Indeks Capaian Revolusi Mental diklaim merangkak naik, sementara di Ketika yang sama, indeks persepsi korupsi kita jeblok dan jutaan orang mencari pelarian semu pada algoritma judi online? Ini adalah potret “disosiasi Kepribadian” yang mengerikan. Kita fasih menghafal
Pancasila di ruang kelas dan mimbar pidato, Tetapi gagap—bahkan abai—Ketika harus menerapkannya dalam kebijakan publik dan perilaku ekonomi sehari-hari.
Retorika Kertas vs Kebusukan di Akar Rumput
Mengapa transisi dari visi Bung Karno menuju realitas hari ini terasa begitu menyakitkan? Karena pembangunan Kepribadian di Indonesia telah direduksi menjadi sekedar proyek administratif. Terdapat tiga isu kritis yang mendasarinya:
Pertama, Ekonomi yang Ekstraktif dan Menggusur Moral. Ketika ekonomi digerakkan oleh pertumbuhan yang mengabaikan pemerataan, yang lahir adalah mentalitas ‘survival of the fittest’. Kepribadian luhur seperti gotong royong dan kejujuran dianggap sebagai beban yang memperlambat kesuksesan finansial.
Kedua, Politik Dinasti dan Krisis Keteladanan. Anak-anak muda diminta Buat Mempunyai Kepribadian Unggul dan berintegritas, Tetapi tontonan politik menyajikan menu sebaliknya: nepotisme yang telanjang, hukum yang ditekuk demi syahwat kekuasaan, dan meritokrasi yang Wafat suri.
Ketiga, Komanditisasi Pendidikan. Sekolah dan universitas bertransformasi menjadi pabrik pencetak buruh korporasi, bukan ruang penyemai Sosok berkarakter. Ijazah dikejar sebagai jaminan status sosial-ekonomi, sementara etika dianggap sebagai aksesori masa Lampau.
Kondisi ini sangat kontras Apabila kita menengok belahan dunia lain. Singapura, misalnya, berhasil mengoperasionalkan pembangunan Kepribadian lewat penegakan hukum yang radikal dan adil. Sejak merdeka pada 1965, negeri berpenduduk kecil itu sadar betul bahwa mereka dihadapkan pada pertaruhan eksistensial yang mematikan (deadly choice): “exist or nothingness”—Terdapat atau sirna sama sekali.
Sementara itu China, negeri dengan jumlah penduduk yang sangat besar, memilih menempa disiplin kolektif lewat rasa sakit sejarah, memastikan diri agar Tak sekedar bertahan hidup (survive), melainkan Terbangun menjadi bangsa yang besar dan disegani.
Bagaimana dengan kita? Dari pandangan kekinian, Indonesia Bahkan terjebak dalam romantisme masa Lampau. Kita merasa sebagai “bangsa yang besar” hanya karena Distrik kita luas dengan SDA yang berlimpah ruah—sang zamrud khatulistiwa—serta jumlah penduduk yang masif. Ini adalah delusi geopolitik yang sangat berbahaya.
Menolak Wafat di Tengah Kelambanan
Menyaksikan carut-marutnya kondisi sosio-politik Ketika ini, mudah bagi kita Buat Anjlok ke dalam sinisme yang ekstrem. Tetapi, memelihara keputusasaan adalah sebuah kesalahan yang Tak Dapat kita terima.
Apabila pemerintahan baru kini menawarkan program Penguatan Kepribadian dan Jati Diri Bangsa (PKJB) dengan enam sasarannya, kita Tak boleh Kembali menerimanya sebagai Arsip politik semata. Kita harus menuntut adanya ‘budaya eksekusi’ yang radikal. Kepribadian Tak akan pernah terbangun selama hukum tebang pilih, selama kemiskinan struktural dipelihara sebagai lumbung Bunyi pemilu, dan selama ruang digital kita dibiarkan menjadi sarang pembodohan massal.
Kita harus berani mengakui bahwa kita sudah sangat terlambat. Tapi mengakui keterlambatan adalah langkah pertama menuju kesembuhan, daripada Lanjut-menerus membohongi diri dengan narasi “Indonesia Bagus-Bagus Saja”.
Pohon bangsa ini sedang meranggas. Daunnya mungkin terlihat hijau dari jauh karena polesan kosmetik pertumbuhan ekonomi, Tetapi akarnya sedang berjuang keras melawan racun pragmatisme. Membakar kembali semangat “nation and character building” bukan Kembali pilihan politik Buat memenangkan pemilu, melainkan sebuah ikhtiar eksistensial. Jangan Tiba kita terjaga di suatu pagi dan menemukan bahwa Indonesia hanyalah sebuah nama di atas peta, tanpa Terdapat Kembali Sosok yang berkarakter di dalamnya.
[Hadipras]
