Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim mengetahui dalang di balik aksi demonstrasi belakangan ini, seperti dilansir dari Detikcom pada Kamis (25/6/2026).
Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Kagak Sekalian aksi unjuk rasa di lapangan dapat dicap sebagai gerakan yang dibiayai oleh pihak tertentu karena persoalan masyarakat jauh lebih kompleks.
Pihak PDI Perjuangan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan penegakan hukum Kalau memang ditemukan bukti otentik mengenai adanya penyandang Anggaran dalam aksi massa tersebut.
“Beliau sudah Paham maka beliau sudah Bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di manapun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang Terdapat pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih Berkualitas dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga menambahkan bahwa iklim demokrasi di Indonesia memerlukan kepastian hukum yang Jernih agar Kagak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik,” ucap Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.
Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan agar dinamika aksi massa dilihat secara menyeluruh tanpa menyamaratakan Sekalian gerakan unjuk rasa.
“Tetapi, kita juga Kagak boleh menganggap Sekalian demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks,” ujar Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.
Daripada memperdebatkan motif demonstrasi, Ganjar menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan realisasi program-program ekonomi serta pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat luas.
“Rakyat Lagi menunggu terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, setidaknya 19 juta lapangan kerja baru dan mengurangi PHK. Rakyat juga menunggu Sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen yang pernah disampaikan sebagai arah kebijakan pemerintahan. Yang ini Niscaya rembesannya akan dirasakan nikmat oleh rakyat,” kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.
Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan akan terbangun secara alami melalui bukti kinerja Konkret dan pencapaian Sasaran kesejahteraan.
“Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan Kagak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka, pendidikan makin terjangkau, dan pelayanan publik membaik, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Demokrasi Kagak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja. Kami bantu dengan doa,” Jernih Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026) yang menyoroti aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
Prabowo mengklaim telah mengidentifikasi oknum-oknum yang dinilai Kagak menyukai pemerintahannya serta menuding mereka terlibat dalam pendanaan demonstrasi.
“Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat.
Saya sudah Lamban jadi orang Indonesia, gua kenal itu Sekalian itu, Keluarga-Keluarga. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Presiden kemudian memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang disebutnya memanfaatkan ketidaktahuan para peserta aksi demi kepentingan tertentu.
“Keluarga-Keluarga sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu.
Saya Paham siapa yang bayar-bayar demo, gua Paham itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti.
Mau demo apa, ya? Hmm. Kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan.
Tapi Terdapat. Saya nggak mengerti,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
