Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) setelah ditemukan pembengkakan jumlah titik operasional yang memicu kerugian negara miliaran rupiah per hari.
Langkah Pengkajian total ini diambil menyusul adanya laporan lonjakan jumlah dapur operasional dari Sasaran awal 21.000 titik menjadi 27.877 titik di seluruh Indonesia, seperti dilansir dari Detikcom pada Jumat (12/6/2026).
Lonjakan struktur operasional ini memicu pemborosan anggaran sewa yang sangat besar karena jumlah titik Tak sesuai dengan petunjuk Penyelenggaraan teknis awal.
Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa penghentian pembangunan fasilitas baru ini diperlukan Kepada menata ulang efisiensi penyerapan anggaran negara.
“Begitu ini total penerima manfaat 63 juta, dengan ketentuan bahwa maksimal dapur 3.000 (karena disewa Rp 6 juta ), jadi hanya butuh dapur/SPPG 21 ribu. Kenyataannya sekarang yang operasional dapurnya 27.877. Berarti over 6.877 x Rp 6 juta/ hari, berarti negara per hari Rp 43 miliar. Atau kalau satu bulan Rp 990 miliar negara rugi,” kata Kepala BGN Nanik S Deyang kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
BGN juga berkomitmen Kepada melakukan Pembuktian faktual secara menyeluruh terhadap ribuan titik yang Begitu ini sudah berjalan guna menghentikan pemborosan Biaya.
“Makanya kami hentikan sekarang sementara pembangunan dapur baru. Kami Pengkajian Tengah dapur yang sekarang operasional 27.877,” ujarnya.
Selain melakukan Pengkajian terhadap fasilitas yang Tak sesuai aturan, institusi ini berencana memangkas alokasi Donasi makanan Kepada sekolah-sekolah kategori elite.
“Kita akan tata ulang, mana yang sesuai juknis dan SPPG mana yang Tak sesuai juknis. Yang Tak sesuai Juknis kita akhiri kontraknya,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi adanya indikasi praktik ilegal di balik membubungnya jumlah fasilitas penyedia makanan gratis tersebut.
Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan bahwa kelebihan kuota titik layanan mencakup Distrik reguler dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) akibat dugaan komersialisasi proyek.
“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang Semestinya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah Eksis 27.877 ribu titik, ya. Nah, Eksis membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).
Lonjakan drastis juga ditemukan pada alokasi Distrik Tertentu 3T yang melonjak hingga beberapa kali lipat dari proyeksi dasar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Nah, yang nomor dua, Kerabat-Kerabat, ini menjadi perhatian kita yang Penting karena memang tertinggal, Adalah 3T. 3T itu didata Eksis 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah Eksis SK-nya dari BGN, 6.138,” ujarnya.
