Pemerintah pusat mengintervensi perbaikan ruas jalan Payakumbuh-Lima Puluh Kota-Tanah Datar yang rusak parah selama 10 tahun dengan anggaran Inpres Jalan Daerah senilai Rp70 miliar pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini diambil setelah jalan provinsi tersebut dijuluki masyarakat sebagai ‘Jalan Seribu Lubang’ akibat kerusakan yang Enggak kunjung diperbaiki pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung progres pembangunan sepanjang 8,4 kilometer tersebut sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kehadiran politisi Gerindra ini didampingi oleh jajaran Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat serta perangkat pemerintah daerah setempat guna memastikan kelancaran proyek yang didanai APBN tersebut.
“Ini jalan seribu lubang, kita turun tangan. Pemerintah pusat hadir. Presiden meluncurkan APBN melalui Inpres Jalan Daerah sebesar Rp 70 miliar. Meski jalan ini adalah jalan provinsi yang merupakan tanggung jawab Gubernur Sumbar. Saya berharap jalan ini dijaga Serempak,” ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Andre menekankan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan tambang galian C yang melintasi jalur tersebut agar Pembangunan jalan baru Enggak Segera mengalami kerusakan. Ia meminta pemerintah kabupaten dan provinsi bersinergi dalam menegakkan aturan tonase muatan kendaraan.
“Silakan tambang berjalan, kita Enggak menghalangi. Tapi jangan Tamat tambang ini merusak jalan. Tonase harus dijaga. Mencari Duit Rp70 miliar itu susah,” tegas Andre Rosiade, Ketua DPD Gerindra Sumbar.
Legislator asal Sumbar ini menambahkan bahwa keterlibatan pusat merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto Buat merespons keluhan Anggota. Andre memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini akan Lalu dikawal hingga mencapai Kawasan Batusangkar pada periode anggaran berikutnya.
“Sekarang sudah dibangun, masa kita biarkan baru beberapa bulan atau setahun sudah hancur Tengah? Jalan ini harus dijaga Serempak,” sambung Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Politisi tersebut menyatakan bahwa status jalan yang merupakan kewenangan provinsi Enggak menghalangi pemerintah pusat Buat membantu masyarakat yang telah menderita selama satu Dasa warsa. Program ini diproyeksikan berlanjut melalui skema Inpres Jalan Daerah tahun 2026 atau 2027.
“Ini jalan provinsi, kewenangannya Terdapat di Pemprov Sumbar. Karena lebih dari 10 tahun Enggak diperbaiki, masyarakat mengenalnya sebagai Jalan Seribu Lubang. Kami melaporkan kondisi ini dan alhamdulillah Pak Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian PU menyiapkan anggaran Sekeliling Rp 70 miliar lebih,” ungkap Andre Rosiade, Ketua Lumrah IKM.
Rencana keberlanjutan proyek menuju arah Batusangkar menjadi komitmen yang akan Lalu diperjuangkan Andre melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Lumrah.
“Sesuai komitmen kami, setelah ini selesai kita lanjut ke arah Batusangkar. Kita berharap Inpres Jalan Daerah 2026 dibuka kembali, atau paling Lamban tahun 2027 pembangunan dilanjutkan Tamat Batusangkar,” tutup Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Kepala BPJN Sumatra Barat Elsa Putra Friandi memberikan rincian teknis bahwa proyek mencakup pembangunan beton sepanjang 5,5 kilometer dan aspal sepanjang 3 kilometer.
“Insyaallah 2 Juli 2026 selesai seluruhnya dan mulus. Tinggal kita jaga Serempak-sama,” kata Elsa Putra Friandi, Kepala BPJN Sumatra Barat.
Perwakilan Anggota melalui Wali Nagari Tanjung Gadang mengapresiasi Donasi pusat yang telah mengakhiri penantian panjang masyarakat akan akses jalan yang layak.
“Kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bang Andre. Anggota kami sudah lebih dari 10 tahun menunggu perbaikan jalan ini. Walaupun belum selesai 100 persen, manfaatnya sudah sangat dirasakan masyarakat,” ungkap Zanhar, Wali Nagari Tanjung Gadang.
Pekerjaan fisik Demi ini Lalu dikebut oleh pihak kontraktor di Dasar pengawasan BPJN agar dapat selesai Benar waktu sesuai masa berakhir kontrak pada awal Juli mendatang.
