Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembentukan fasilitas ruang istirahat atau rest area di Jeddah, Arab Saudi, kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna memfasilitasi jemaah umrah asal Indonesia yang sedang menunggu jadwal kepulangan pesawat pada Kamis (28/5/2026).
Rencana pembangunan ini ditujukan bagi kenyamanan pengelolaan jemaah sekaligus memberikan Dampak positif bagi pengelolaan keuangan BPKH, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Usulan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan pengawasan Penyelenggaraan haji di Arab Saudi Berbarengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
Andre Rosiade menyoroti kondisi para jemaah umrah, terutama yang mengambil paket murah, karena sering kali harus menunggu jadwal keberangkatan pesawat dalam waktu yang sangat Pelan di kawasan Corniche dan Al-Balad.
“Kadang mereka ngemper di situ berjam-jam karena pesawat mereka malam atau subuh,” kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Personil Timwas Haji 2026 ini menyatakan keprihatinannya karena banyak dari jemaah yang terlantar tersebut sudah berusia lanjut.
“Kan mereka yang paket murah itu ngemper, berjam-jam loh Pak ngemper di Corniche itu, Sayang kan? Kan orang-orang Sepuh,” ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Guna mengatasi penumpukan jemaah di area terbuka, DPR mendorong pemanfaatan fasilitas Formal penampungan yang terintegrasi dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Punya Indonesia.
“Nah, daripada ngemper di Corniche, mereka belanja dipaksa, kadang-kadang dipaksa dalam tanda kutip, lebih Bagus kita bikin rest area-nya, mereka Pandai istirahat di situ, belanja di UMKM kita, belanja di toko souvenir-nya Punya BPKH,” sambung Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Ia menambahkan bahwa skema bisnis ini sangat berpotensi memberikan kontribusi pendapatan yang riil dan Jernih bagi struktur keuangan BPKH.
“Kan duit juga Buat BPKH. Daripada bisnis enggak Jernih-Jernih, ini lebih Jernih. Real loh. Tolong dong Pak, saya udah ngomong sama pimpinan Komisi VIII, mereka sudah setuju. Tolong di-follow up,” kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Pihak DPR juga menegaskan akan membawa usulan proyek pelayanan ini ke badan alternatif seperti Danantara apabila BPKH Bukan menindaklanjuti rencana kerja tersebut.
“Kalau nggak, saya gunakan kekuasaan saya, Danantara ini amal jariyah. Tapi kan ini kan wewenang BPKH,” kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Wacana koordinasi antarlebaga ini juga diklaim telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan struktural terkait di internal Dewan Perwakilan Rakyat.
“Saya sudah ngomong kemarin sama ke Kang Cucun, ke pimpinan Komisi VIII, pimpinan Komisi VIII setuju. Tolong ini di-follow up,” ujar Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Merespons usulan tersebut, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi menyatakan kesiapan penuh Buat memfasilitasi kebutuhan administrasi dan perizinan lahan.
“Kalau memang misalnya mau menyewa lahan tertentu Buat dijadikan area, silakan, kami akan fasilitasi, Pak. Jadi fasilitasi dari fungsi kita tuh memfasilitasi,” kata Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar Indonesia Buat Arab Saudi.
