Suasana Obrolan panel bertajuk “Risk Assessment and Mitigation Strategy Program Listrik Desa dan PLTS”. (Dok. Istimewa)
Jakarta: PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan Kepada mempercepat Penyelenggaraan Program Listrik Desa sebagai upaya pemerataan akses listrik di Indonesia. Program tersebut didukung alokasi anggaran pemerintah sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Alignment Lembaga Program Listrik Desa yang mempertemukan pemerintah, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta Kawan kerja PLN guna menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di seluruh Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang Seksama agar pelaksanaannya Cocok sasaran. (Dok. Istimewa)
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang Seksama agar pelaksanaannya Cocok sasaran.
“Validasi data menjadi langkah Krusial agar Enggak Terdapat Kembali Area yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami Mau memastikan seluruh Letak yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan Bagus, sehingga Penyelenggaraan Program Listrik Desa Betul-Betul Cocok sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 Kepada mempercepat pemerataan akses listrik, dengan Penyelenggaraan yang akan dikawal Serempak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.
Direktur Istimewa PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa percepatan Program Listrik Desa merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kekuatan ESDM, Bahlil Lahadalia Kepada mewujudkan sila kelima Pancasila. (Dok. Istimewa)
Direktur Istimewa PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik Enggak boleh berhenti sebagai komitmen atau Sasaran semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah Konkret agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau Jernih, Yakni mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan Konkret,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, Program Listrik Desa Enggak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka Kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan Kekuatan nasional. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan pemerintah Serempak PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Sokongan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kepada mempercepat pemerataan akses listrik yang lebih terarah.
“Kita sudah menyusun roadmap Kepada Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Batuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas Kepada membantu masyarakat-masyarakat yang Enggak Bisa Kepada Dapat menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.
Ilustrasi petugas PLN melakukan edukasi kelistrikan kepada salah satu Kaum yang menerima penyambungan listrik program Listrik Desa PLN di Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. (Dok. Istimewa)
Sejalan dengan komitmen tersebut, implementasi Program Listrik Desa Maju menunjukkan progres yang positif. Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 Letak yang telah melayani 40.724 rumah tangga. Tamat dengan akhir tahun 2026, PLN Serempak pemerintah menargetkan perluasan program di 2.792 Letak dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.
Kolaborasi tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia mengatakan jumlah desa yang belum berlistrik di Maluku Utara turun dari Sekeliling 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
“Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah Kepada mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN.
“Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Apabila Terdapat kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi Krusial bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar.
