Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Kepada mencopot pimpinan otoritas kepabeanan yang dinilai Kagak kompeten Ketika menyampaikan pidato tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Langkah tegas ini diambil di tengah tuntutan publik terhadap pembenahan institusi negara secara menyeluruh. Dilansir dari Bloomberg Technoz, Kepala Negara menekankan pentingnya efisiensi kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan.
“Bea cukai kita harus diperbaiki Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai Kagak Bisa segera diganti, “ kata Prabowo.
Presiden menyatakan bahwa tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang Bersih dan optimal kini semakin mendesak. Sektor aparatur sipil negara ditegaskan Kagak kebal dari Pengkajian jabatan maupun pemberhentian kerja.
“Kagak Terdapat orang Kagak Dapat diganti, rakyat menuntut pemerintah yang Cocok dan Berkualitas, jangan mentang-mentang sudah jadi ASN nggak Dapat diberhentikan,” kata Prabowo.
Pernyataan keras tersebut mengemuka menyusul rentetan kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat teras di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Istimewa telah berstatus terdakar dalam kasus dugaan korupsi importasi barang kargo.
Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyeret sejumlah nama pejabat lain sebagai tersangka, termasuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan. Kategori Anggaran suap dalam perkara pengondisian fasilitas kargo ini dilaporkan mencapai Rp61,3 miliar.
Pemberian gratifikasi berupa fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar serta barang-barang mewah turut mengalir kepada para pejabat tersebut sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026. Penyelidikan meluas hingga penangkapan Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Prasojo pada Februari Lampau.
