Ringkasan Siaran:
- Tingginya harga pupuk dan pestisida Tetap menjadi keluhan Primer petani Bondowoso.
- Personil Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memperkuat perlindungan dan dukungan bagi petani.
- Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai menghambat produktivitas petani.
- Minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan juga menjadi perhatian DPR RI.
Bondowoso (Liputanindo.id) – Tingginya biaya produksi pertanian akibat mahalnya harga pupuk dan pestisida Tetap menjadi persoalan serius yang dihadapi petani di Kabupaten Bondowoso. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian lebih di tengah Sasaran swasembada pangan nasional yang Lanjut didorong pemerintah.
Hal itu disampaikan Personil Komisi IV DPR RI, Sony T Danaparamita, Demi menanggapi kondisi pertanian di Bondowoso yang selama ini dikenal sebagai daerah agraris dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurut Sony, Komisi IV DPR RI telah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani. Ia menyebut pemerintah mulai meningkatkan kuota pupuk subsidi guna membantu meringankan beban biaya produksi.
“Kami di Komisi IV juga sudah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pupuk petani. Saya kira sekarang sudah Eksis peningkatan dari sisi kuota pupuk subsidi yang diperuntukkan bagi petani,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Meski demikian, Sony mengakui situasi Mendunia Tetap mempengaruhi harga kebutuhan pertanian. Tetapi menurutnya, Pengaruh tersebut Kagak boleh dibebankan kepada masyarakat kecil, khususnya petani.
“Situasi Mendunia memang mempengaruhi, tapi itu bukan menjadi beban masyarakat. Pemerintah yang harus memikirkan itu,” tegasnya.
Sony menilai ukuran kesejahteraan petani Kagak cukup hanya dihitung dari biaya produksi dan hasil panen. Menurutnya, petani juga Mempunyai kebutuhan hidup lain seperti pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan sosial yang harus dipenuhi.
“Kalau sektor buruh punya standar UMR berdasarkan kebutuhan hidup minimum, petani juga sama. Mereka punya kebutuhan Primer, sekunder dan tersier yang harus dipikirkan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperbaiki distribusi pupuk subsidi yang dinilai semakin Cocok sasaran, Berkualitas dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu penyaluran.
Selain itu, kebijakan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram disebut cukup membantu petani menjaga nilai jual hasil panen.
“Kalau Eksis harga gabah di Dasar Rp6.500, silakan sampaikan ke saya, ke rumah aspirasi atau ke Bulog. Itu Kagak boleh terjadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sony turut menyoroti pentingnya modernisasi pertanian melalui Sokongan alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia mengaku siap memperjuangkan aspirasi Golongan tani terkait kebutuhan alsintan maupun Sokongan bibit.
“Bibit jagung misalnya, saya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Tetapi ia mengingatkan Sokongan alsintan harus dikelola secara profesional agar Kagak Segera rusak. Selama ini, kata dia, Tetap ditemukan alat pertanian Sokongan pemerintah yang rusak dalam waktu singkat akibat minim biaya perawatan dan lemahnya manajemen pengelolaan.
Karena itu, Sony mendorong Golongan tani maupun gabungan Golongan tani (gapoktan) membentuk unit jasa alsintan agar penggunaan alat Pandai lebih tertata.
“Alsintan itu terbatas, sementara masa tanam Dekat bersamaan. Kalau Kagak diatur dengan Berkualitas Pandai menimbulkan ketidakpuasan antaranggota,” paparnya.
Selain persoalan sarana pertanian, Sony juga menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL). Menurutnya, hingga kini belum Sekalian desa Mempunyai penyuluh pertanian sebagaimana amanat undang-undang.
Ia menyebut Komisi IV DPR RI telah memanggil Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB Buat membahas solusi terkait tenaga penyuluh pertanian, termasuk nasib tenaga SPPL yang belum lolos seleksi.
“Kalau penyuluh pertanian kurang, ini akan menjadi kendala. Padahal undang-undang mengamanatkan satu desa satu penyuluh,” pungkasnya. [awi/beq]
