Fungsi penyeimbang dalam parlemen kini menjadi sorotan setelah PDI Perjuangan melontarkan kritik keras mengenai independensi DPR RI terhadap pemerintah pada Sabtu (20/6/2026). Langkah ini diambil demi menjaga mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan demokrasi di Indonesia.
Kritik mengenai kemandirian lembaga legislatif tersebut disampaikan secara terbuka Buat merespons dinamika politik nasional Demi ini.
“Apabila seluruh fraksi di DPR hanya Pandai manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR Lagi dibutuhkan?” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P.
Pernyataan Personil Komisi II DPR RI ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan dari pihak Partai Golkar mengenai urgensi peran penyeimbang.
“Saya kira jawabannya cukup Jernih, Ialah fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, Pandai, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P.
Ia menambahkan bahwa esensi dari penyeimbang adalah kemerdekaan dalam bersikap, termasuk memberikan koreksi konstruktif meskipun parpol lain memilih berada di dalam pemerintahan.
“Coba cek, apakah partai-partai yang Mempunyai menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara Standar?” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P.
Bahkan, kendala psikologis dan politik dinilai sering membayangi para legislator dalam menyuarakan pendapat secara bebas di parlemen.
“Karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P.
Kekhawatiran juga muncul Apabila seluruh kekuatan politik terserap masuk dalam koalisi penguasa seperti yang terjadi di negara nonsistem demokrasi.
“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya Eksis di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P.
Menurutnya, keberadaan oposisi atau penyeimbang merupakan elemen mutlak dalam menjaga kesehatan iklim politik nasional.
“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” kata Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P.
Sebelumnya, arah politik PDI-P pasca-Pemilu mendapatkan perhatian dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji pada Jumat (19/6/2026). Meski menghormati keputusan internal PDI-P Buat berada di luar kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia mempertanyakan efektivitas peran tersebut.
“Yang Jernih Tamat sekarang PDI-P Kagak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” kata Muhamad Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
