Sejumlah pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan sikap politik partai sebagai penyeimbang di luar pemerintahan demi menjaga fungsi pengawasan di parlemen pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Langkah ini diambil guna merespons desakan dari beberapa partai koalisi pemerintah yang meminta partai berlambang banteng tersebut Kepada segera menentukan posisi politik secara tegas dan Kagak bersikap Arang-Arang.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyatakan bahwa sikap politik partainya merupakan kedaulatan internal yang Kagak sepatutnya dicampuri oleh partai politik lain.
“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap Ingin ikut berkuasa. Kami Kagak Mempunyai Potensi candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan Wafat atau Kagak berkembang,” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Deddy menambahkan bahwa partai menghargai pilihan politik setiap organisasi, sehingga sikap saling menghormati juga perlu ditunjukkan oleh partai lain terhadap posisi PDIP Ketika ini.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Menurut Deddy, fungsi penyeimbang sangat krusial di DPR RI agar mekanisme checks and balances tetap berjalan secara sehat di tengah Penguasaan koalisi besar pendukung eksekutif.
“Kalau seluruh fraksi di DPR hanya Bisa manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR Tetap dibutuhkan?” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Deddy juga menanggapi desakan serupa yang dilontarkan oleh perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait kejelasan posisi politik tersebut.
“Lebih Bagus Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain,” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Bagi PDIP, keputusan strategis mengenai arah politik partai sepenuhnya berada di Dasar wewenang mekanisme internal tertinggi organisasi dan pemegang mandat utamanya.
“Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Lazim sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi Kagak Bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami Kepada melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Deddy menegaskan bahwa dengan kondisi parlemen Ketika ini, peran penyeimbang menjadi hal Rasional yang harus diambil oleh PDIP.
“Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Mengenai penyebutan istilah bagi sikap politik di luar pemerintahan, Deddy menilai hal tersebut harus disesuaikan dengan konteks ketatanegaraan yang dianut oleh Indonesia.
“Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yang Kagak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian,” kata Deddy, Ketua DPP PDIP.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengutarakan bahwa arah politik partai telah didasarkan pada hasil Perhimpunan Formal organisasi dan bersifat proporsional.
“Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap Arang-Arang. Kita Kagak Bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi,” kata Said, Ketua DPP PDIP.
Said menekankan bahwa arahan pimpinan tertinggi partai menginstruksikan agar setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat tetap didukung secara penuh.
“Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Lazim bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap Rasional-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus Kepada rakyat, sudah Semestinya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan Kagak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” kata Said, Ketua DPP PDIP.
Tetapi, Said mengingatkan bahwa PDIP akan tetap bersikap kritis apabila terdapat program kerja pemerintah yang dinilai Kagak sejalan dengan kepentingan publik.
“Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” kata Said, Ketua DPP PDIP.
Said menambahkan bahwa peran penyeimbang ini diambil agar jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi tanpa Eksis niat menjatuhkan secara mutlak.
“Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo Bisa berkhidmat dengan Bagus hingga 2029. Berbeda dengan pilihan Kalau mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa,” kata Said, Ketua DPP PDIP.
Said menyebutkan bahwa posisi politik yang diambil oleh partainya juga dipandang positif oleh pihak kepresidenan demi menjaga objektivitas jalannya roda pemerintahan.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa Kagak Sekalian pujian itu Bagus. Melebih-lebihkan pujian ibarat Kawan malah Bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” kata Said, Ketua DPP PDIP.
Sebelum adanya tanggapan ini, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji sempat mempertanyakan Pengaruh konkret dari keberadaan posisi penyeimbang tersebut di kancah politik nasional.
“Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.
Sorotan terhadap sikap politik PDIP juga disampaikan oleh Wakil Ketua Lazim DPP PKB Jazilul Fawaid yang menginginkan adanya batasan garis politik yang tegas.
“Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap Arang-Arang,” kata Jazilul, Wakil Ketua Lazim DPP PKB.
Jazilul menilai soliditas seluruh elemen politik sangat dibutuhkan agar program prioritas kepala negara Kagak terganggu oleh narasi politik yang bias.
“Selama ini kami yang berada di barisan pemerintah menghormati Sekalian pendapat dan pandangan yang berbeda. Tetapi, kalau Eksis kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah, tentu itu Kagak Bagus. Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B,” kata Jazilul, Wakil Ketua Lazim DPP PKB.
Jazilul mengutarakan bahwa konsentrasi partai koalisi Ketika ini adalah menyukseskan komitmen pembangunan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami Sekalian Ketika ini sedang berjuang keras Kepada mewujudkan apa yang menjadi janji Presiden. Program-program pemerintah sudah ditetapkan dan sedang dijalankan, karena itu kami berharap posisinya Terang, jangan Arang-Arang,” kata Jazilul, Wakil Ketua Lazim DPP PKB.
Selain itu, pihak kepemudaan PAN melalui Sekjen BM PAN Slamet Aryadi juga sempat mempertanyakan perihal konsistensi sikap menyusul isu gerakan demonstrasi mahasiswa.
“Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, Tetapi di sisi lain Kalau Betul mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan Bermakna ganda,” ujar Slamet, Sekjen BM PAN.
Slamet Memperhatikan bahwa stabilitas politik dalam negeri memegang peranan vital bagi jalannya pembangunan nasional di tengah tantangan Dunia.
“Kepastian dan stabilitas politik merupakan prasyarat Istimewa yang Kagak boleh diganggu gugat demi mengejar Sasaran kesejahteraan rakyat di era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” ujar Slamet, Sekjen BM PAN.
Tanggapan lain datang dari Bendahara Lazim NasDem Ahmad Sahroni yang mengharapkan PDIP mengambil langkah politik luar pemerintahan secara menyeluruh.
“Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan Sekadar mau senangnya aja, tapi pada Ketika susah enggak mau gitu,” kata Sahroni, Bendahara Lazim NasDem.
Sahroni menekankan agar posisi politik yang diambil Kagak menimbulkan ketidakpastian dalam menilai komitmen terhadap jalannya pemerintahan.
“Nah, kita pengin berharap PDIP melakukan oposisi secara total,” kata Sahroni, Bendahara Lazim NasDem.
Ia mengingatkan agar posisi politik luar pemerintahan dijalankan secara konsisten tanpa memanfaatkan situasi Ketika pemerintah menghadapi tantangan berat.
“Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada Ketika posisi pemerintah Tengah susah, dia libas pemerintah gitu,” kata Sahroni, Bendahara Lazim NasDem.
Dalam kesempatan terpisah, Said Abdullah kembali mengulang penjelasan mengenai landasan konstitusional dan sikap proporsional partainya di Jakarta.
“Kita Kagak Bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi,” ucap Said, Ketua DPP PDIP.
Ia menambahkan kembali mengenai dinamika sikap partai yang senantiasa mengutamakan kepentingan Lazim di atas kepentingan elektoral parpol.
“Kalau memang Ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap Arang-Arang. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul, Ketua Fraksi PKB DPR RI.
