Tabanan, Bali (ANTARA) – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari bela negara di era modern.
Hal itu disampaikan Ketika memberikan pengarahan kepada 745 Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelas Lapangan Candradimuka, Rindam IX/Udayana, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat.
Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan konsep bela negara telah mengalami transformasi dan Enggak Kembali terbatas pada perjuangan fisik atau mengangkat senjata.
Menurutnya, pertahanan negara Ketika ini juga ditentukan oleh ketahanan pangan, kedaulatan maritim, dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan pesisir.
Bela negara menurutnya mencakup upaya Konkret kita dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kawasan pesisir.
“Kehadiran KDKMP dan KNMP adalah implementasi langsung dari amanat konstitusi Demi mengelola ekonomi secara Berbarengan demi kemaslahatan Personil, agar bangsa kita Mempunyai daya tahan kuat dan Enggak bergantung pada pihak luar yang merugikan,” kata Pangdam.
Pangdam juga menguraikan pentingnya integrasi nilai kebangsaan, nasionalisme, dan penguatan ekonomi kerakyatan di Kawasan binaan Kodam IX/Udayana yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gerakan ekonomi kerakyatan tersebut, kata dia, Mempunyai landasan hukum yang kuat, mulai dari UUD NRI 1945, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hingga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih.
Ia meminta seluruh siswa SPPI mengimplementasikan nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam pengelolaan koperasi melalui penguatan persatuan, keadilan sosial, kepatuhan terhadap konstitusi, menjaga keutuhan Kawasan NKRI, serta merawat toleransi di tengah keberagaman.
Di hadapan para peserta, Pangdam juga mengingatkan ancaman non-militer yang Ketika ini banyak menyasar generasi muda, seperti penyalahgunaan media sosial, budaya individualisme, sikap anti-pemerintah, radikalisme, dan intoleransi.
Para kader KDKMP dan KNMP diminta menjadi agen perubahan sekaligus benteng moral di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional, Kodam IX/Udayana Lanjut melakukan pendampingan teknis, pengamanan aset, pengembangan jaringan pemasaran, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di Bali dan Nusa Tenggara.
Hingga Mei 2026, pembentukan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kawasan Kodam IX/Udayana telah mencapai Sasaran 100 persen, dengan rincian 38 unit di Bali, 55 unit di NTB, dan 73 unit di NTT.
Spesifik program Kampung Nelayan Merah Putih, Pangdam menginstruksikan agar dukungan diarahkan pada penguatan kedaulatan hasil laut, penetapan harga jual yang adil bagi nelayan tradisional, serta pemenuhan pasokan pangan berbasis bahari secara nasional.
