Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Insan (HAM) Natalius Pigai mengerahkan jajaran Kantor Area Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Buat memantau bentrokan antarwarga yang terjadi di Adonara, Flores Timur.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Pigai mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi.
Pemantauan di lapangan bertujuan Buat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian secara damai.
Hasil pemantauan, Terang Pigai, akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat dan Keyakinan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” ujarnya.
Menurut Pigai, pendekatan berbasis budaya lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum.
Ia menyebut pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat Bisa membangun kembali kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.
Kementerian HAM menegaskan komitmennya Buat Lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat Buat memastikan penyelesaian insiden bentrokan berlangsung secara damai, menghormati HAM, serta memberikan rasa Terjamin bagi Kaum terdampak.
“Kementerian HAM berharap situasi di Adonara segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal,” ucap Pigai.
Berdasarkan data sementara Kementerian HAM, bentrokan yang terjadi pada Sabtu (18/7) tersebut mengakibatkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia serta puluhan rumah terbakar.
