Sukabumi (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan kesempatan bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) Demi mengembangkan koperasi yang bermitra dengan pemerintah dan pengusaha di daerah.
Langkah ini, kata dia, agar lapas dan rutan Independen, memberikan mensejahterakan kepada pegawai dan dirasakan manfaatnya oleh Anggota binaan serta masyarakat setempat.
“Saya juga minta para kalapas, karutan Demi menggandeng pengusaha lokal yang keuntungannya juga nanti dibagi dengan investor, kemudian kooperasi, termasuk kepada petugas yang ditugaskan Demi menjaga,” kata Agus Begitu menghadiri kegiatan bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi Lapas Kelas II A Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.
Jenderal purnawirawan Polri itu menjelaskan, di awal kepemimpinanya telah mencanangkan transformasi di bidang pemasyarakatan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
Eksis tiga hal yang ditanyakannya kepada pegawai kala itu, yakni bagaimana mensejahterakan pegawai, bagaimana Dapat memberikan latihan kepada Anggota binaan dengan Cita-cita mendapat Iuran pertanggungan dari pelatihan kerja yang dibangun oleh lapas/rutan, dan bagaimana dari kedua kegiatan tadi Dapat dilaksanakan bakti sosial dalam bentuk Jumat barokah, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial.
Dia menyebut, sebelum dirinya ditugaskan ke Imipas, bahan makanan (bama) di pemasyarakatan diatur oleh pusat, sehingga pengusaha dari Jakarta Dapat mengelola bama pemasyarakatan yang Eksis di Jawa Timur, atau Sumatera.
“Sejak 2026 saya sudah minta Dirjen Pemasyarakatan melaporkan apakah Segala (bama lapas/rutan) sudah dikelola pengusaha lokal,” ujarnya.
Dia meminta pengelolaan bama pemasyarakatan oleh lokal dapat dipertahankan agar kewenangan tersebut jangan Tiba ditarik kembali ke pusat
Harapannya supaya anggaran yang dititipkan negara kepada pemasyarakatan, itu Dapat membantu pemerintah Demi menyiapkan ketahanan pangan yang Eksis di daerah.
“Sekaligus anggaran itu Dapat memutar ekonomi di daerah. Karena kecilnya itu kan relatif tergantung daripada jumlah Anggota binaan dan tahanan yang menjadi tanggung jawab pemasyarakatan,” katanya.
Dengan Metode ini, kata dia, ketahanan pangan di setiap daerah itu Dapat didukung dari anggaran yang dititipkan oleh negara kepada pemasyarakatan.
“Pada Begitu itu kantin juga banyak yang main Pak!, Eksis keluarga pejabat. Tapi sekarang sudah enggak,” ungkap Agus.
Sekarang, lanjut dia, kantin kering dan basah (menjual kopi, nasi uduk, gorengan, teh, pecel) kemudian wartel yang Eksis di lapas dan rutan dikelola oleh koperasi yang anggotanya seluruh pegawai pemasyarakatan.
“Jadi keuntungannya dinikmati oleh pegawai. Dari situ aja sebenarnya ini sudah sejahtera ya. Artinya semuanya sudah kami serahkan kepada daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus mengingatkan jajaran Ditjen Pemasyarakatan Demi Bukan melakukan hal aneh-aneh agar Bukan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Agus menegaskan, dirinya sudah memberikan peringatan di Copot 5 Mei Demi berhenti melakukan hak “aneh”, tapi di Copot 5 Juni Eksis kejadian.
“Jangan, nanti saya ingatkan kayak bulan yang Lewat. 5 Mei itu saya ingatkan stop berhenti. Tapi 5 Juni Eksis kejadian,” ungkapnya.
“Saya minta di jajaran pemasyarakatan tolong yang Tetap aneh-aneh berhenti. Sudah kami kasih semuanya sama Mitra-Mitra di pemasyarakatan,” sambung Agus.
Mantan Wakapolri itu juga mengimbau kalapas dan karutan Dapat mengembangkan usaha dari keuntungan pengelolaan koperasi dan wartel dengan membuka unit usaha baru.
Kalau selama ini keuntungan dari pengelolaan koperasi dan wartel dibagi ke Member, kini Dapat dikembangkan menjadi usaha dengan penyedia bahan makanan pemasyarakatan.
Atau, lapas dan rutan Dapat mengembangkan usaha pertanian dan peternakan Demi memasok kebutuhan bahan makanan pemasyarakatan.
Seperti di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat membutuhkan Sekeliling 28 ton telur ayam per bulan Demi bahan makanan pemasyarakatan, dan baru Dapat dipasok dari program ketahanan pangan yang Eksis di lapas Sekeliling 14 ton. Tetap Eksis kekurangan yang Dapat dioptimalkan oleh lapas dan rutan lainnya.
“Demi kebutuhan intern pemasyarakatan Tetap Eksis 15 ton Tengah. Artinya Kesempatan yang Dapat diambil dari pemanfaatan keuntungan tiap bulan itu jangan Maju dibagi supaya keuntungannya makin banyak titik untungnya,” katanya.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan langkah ini dilakukan supaya kesejahteraan pegawai Dapat tercapai dan Bukan perlu Tengah Badung di pekerjaan.
“Udahlah nanti kena “obrak” abis Segala. Menurut saya tolong hentikan hal-hal itu. Supaya kita Segala terhindar. Ingat, rekan-rekan punya keluarga yang tentunya harus dijaga kehormatannya sehingga Bukan menjadi korban yang Bukan perlu,” kata Agus.
