LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, Ahli, maupun Justice Collaborator yang Mempunyai informasi Krusial dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, Ahli, maupun saksi pelaku (Justice Collaborator/JC) dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Hal ini guna mendukung pengungkapan perkara secara menyeluruh.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Susilaningtias dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan keberanian pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi menjadi Unsur Krusial dalam proses penegakan hukum.
Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi mereka agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun intimidasi.
“LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, Ahli, maupun Justice Collaborator yang Mempunyai informasi Krusial dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas. Pelindungan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi,” kata Susilaningtias.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala BGN dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Anggota negara asing di lingkungan Kementerian Imipas.
Menurut Susilaningtias, dugaan penyimpangan pada program MBG Mempunyai Dampak luas karena berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Oleh karena itu, pengungkapan perkara secara transparan dan tuntas perlu didukung oleh partisipasi para saksi, pelapor, maupun Ahli yang Mempunyai informasi relevan.
“Kasus dugaan korupsi pada program yang menyangkut kepentingan publik dan masa depan anak-anak menjadi perhatian serius. Dalam konteks tersebut, saksi, pelapor, maupun Ahli yang membantu mengungkap perkara Mempunyai peran Krusial dan dapat memperoleh perlindungan dari LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
LPSK mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi termasuk kategori perkara yang memungkinkan pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, Ahli, dan JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, LPSK menilai mekanisme Justice Collaborator dapat menjadi instrumen Krusial dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi. Melalui keterangan saksi pelaku yang bekerja sama, aparat penegak hukum dapat menelusuri Bangunan perkara, Jenis Anggaran, serta pihak lain yang diduga terlibat.
“Mekanisme Justice Collaborator terbuka dalam perkara korupsi. Apabila terdapat tersangka yang bersedia bekerja sama secara signifikan Kepada mengungkap perkara, menjelaskan peran pihak lain, serta membantu penegak hukum menemukan alat bukti yang lebih luas, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Justice Collaborator sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Susilaningtias.
LPSK juga akan mencermati kemungkinan adanya korban dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Anggota negara asing.
Apabila ditemukan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut, LPSK menyatakan siap mengkaji kebutuhan perlindungan maupun pengajuan ganti kerugian sebagai bagian dari pemulihan korban.
