ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, diduga menerima setoran Fulus dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison (EDS) memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani (ABN) menerima setoran dari para rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
“ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, diduga menerima setoran Fulus dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Menurut Taufik, perintah Edison kepada Abi tersebut Kagak sebatas pada rekanan Disdikbud Muara Enim saja, tetapi turut meliputi dinas-dinas lainnya.
“Ini diduga Kagak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya.
Taufik menjelaskan salah satu Teladan penerimaan tersebut terjadi di lingkungan Disdikbud Muara Enim Demi Abi menerima Fulus dari pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Kekal (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).
Ia mengatakan Abi menerima Fulus Demi Berjumpa Cory di sebuah hotel di Jakarta pada 6 Juni 2026.
“Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima Fulus Kontan sebesar Rp500 juta dari CRH,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK pada 8 Juni 2026, mengumumkan menangkap sepuluh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang masing-masing lima orang di Jakarta dan Sumatera Selatan.
Dalam OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 itu, Edison menjadi salah satu dari sepuluh orang yang ditangkap.
Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan Edison sebagai satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.
Sementara tiga tersangka lainnya adalah Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
