Surabaya menunjukkan bahwa reformasi birokrasi Tak selalu membutuhkan kebijakan yang rumit
Surabaya (ANTARA) – Di balik tangis pertama seorang bayi, sesungguhnya lahir pula sebuah Rekanan hukum antara negara dan warganya. Selama bertahun-tahun, banyak keluarga di Indonesia mengenal proses itu sebagai rangkaian urusan administrasi yang panjang.
Bayi lahir lebih dulu, sementara akta Natalis, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga pembaruan Kartu Keluarga menyusul berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kemudian.
Kota Surabaya, Jawa Timur mencoba membalik Langkah pandang tersebut. Begitu bayi lahir dari orang Uzur yang ber-KTP atau Kartu Keluarga Surabaya, tiga Berkas administrasi kependudukan langsung diterbitkan tanpa biaya, yakni akta Natalis, Kartu Identitas Anak (KIA), dan pembaruan Kartu Keluarga.
Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh Berkas itu selesai paling lelet dalam waktu 1 x 24 jam melalui kerja sama dengan 69 rumah sakit dan lebih dari 150 fasilitas kesehatan serta puskesmas.
Sekilas, layanan ini tampak hanya sebagai Penemuan birokrasi. Padahal, maknanya jauh lebih besar. Negara Tak Kembali hadir setelah Kaum meminta pelayanan, melainkan hadir bersamaan dengan lahirnya kehidupan baru. Inilah perubahan paradigma pelayanan publik yang layak mendapat perhatian.
Hak pertama
