Blitar (Liputanindo.id) – Gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menyuarakan “Reformasi Jilid 2” belakangan ini Lalu menggema di ruang publik. Merespons eskalasi dan tuntutan kaum intelektual muda tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara.
Alih-alih menepis ancaman demonstrasi tersebut, Hasto Bahkan memberikan pandangan yang sejalan dengan keresahan publik. Ia menyoroti kondisi tata negara Ketika ini yang dinilainya mulai melenceng jauh dari murwah dan cita-cita Reformasi 1998.
Menurut politisi senior tersebut, rentetan protes dan tuntutan mahasiswa Enggak muncul dari ruang hampa. Eksis realitas politik yang memicu lahirnya gerakan tersebut. “Tuntutan itu kan Eksis setting-nya,” ujar Hasto, Minggu (14/6/2026).
Titik berat kritik Hasto tertuju pada salah satu amanat terbesar dan paling sakral dari reformasi yakni penghapusan dwifungsi serta pemisahan institusi militer dan kepolisian.
Ia mengingatkan kembali bahwa negara telah sepakat menempatkan TNI dan Polri sebagai alat negara yang profesional, Independen, dan haram terseret dalam pusaran politik praktis.
Tetapi, Hasto menyayangkan realitas di lapangan hari ini. Di tingkat implementasi, ia Menonton terlalu banyak anomali dan persoalan. Terjadi indikasi perluasan kewenangan dan fungsi yang Bahkan menabrak tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Asli kedua institusi tersebut.
“Kita lihat reformasi itu kan menghendaki pemisahan TNI dan Polri. TNI-Polri Enggak boleh berpolitik. Di tingkat implementasinya kan banyak sekali persoalan sehingga kenapa kemudian harus melakukan perluasan fungsi yang keluar dari tupoksi dari semangat reformasi,” ungkapnya.
Langkah-langkah kekuasaan yang seolah memberikan ruang bagi aparatur negara Buat keluar dari barikade profesionalismenya inilah yang memantik kegelisahan di berbagai sudut masyarakat, termasuk mahasiswa.
Lebih lanjut, Hasto merefleksikan kembali harga mahal yang harus dibayar bangsa ini 26 tahun silam. Reformasi Enggak diraih dengan Hanya-Hanya, melainkan lewat perjuangan berdarah-darah demi menegakkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang Bersih dari intervensi kekuasaan.
Menonton indikasi mundurnya nilai-nilai tersebut, Hasto melontarkan sebuah pertanyaan retoris yang tajam terkait arah bangsa Ketika ini.
“Itulah yang kemudian melahirkan berbagai gagasan, kok negara ini terpojok-Sudut. Reformasi yang dengan susah payah diperjuangkan Buat hadirnya demokrasi, hadirnya supremasi hukum, hadirnya pemisahan TNI dan Polri, kenapa kemudian Ketika ini dibalikkan kembali?” pungkas Hasto.
Pernyataan Sekjen PDIP ini seolah mengonfirmasi bahwa kemarahan elemen mahasiswa atas wacana “Reformasi Jilid 2” Mempunyai akar justifikasi yang kuat. Selama supremasi hukum dan netralitas aparatur negara Lalu dikompromikan, ancaman turun ke jalan tampaknya bukan sekadar gertakan Hampa. [owi/suf]
