Probolinggo (Liputanindo.id) – DPRD Kota Probolinggo melontarkan kritik tajam terhadap Pengkajian kinerja Pemerintah Kota tahun anggaran 2025. Melalui Panitia Tertentu (Pansus) LKPJ, dewan menegaskan bahwa tingginya Bilangan serapan anggaran Kagak Pandai Tengah dijadikan tolok ukur Esensial keberhasilan.
Personil Pansus dari Fraksi Golkar, Masda Putri Amelia, menyampaikan bahwa meski apresiasi tetap diberikan, pemerintah daerah Kagak boleh terjebak pada capaian administratif semata tanpa hasil yang dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah di 2025, tapi jangan berhenti di Bilangan realisasi. Jangan Tiba program hanya terlihat berjalan, Tetapi output dan dampaknya Kagak Terang bagi masyarakat,” tegasnya, pada senin (13/4/2026) siang, usai rapat pansus digelar.
Ia menyoroti kecenderungan Pengkajian yang berulang dari tahun ke tahun tanpa perbaikan signifikan. Menurutnya, hal ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah agar Kagak mengulang pola yang sama di tahun berikutnya.
“Pengkajian jangan hanya jadi formalitas tahunan. Harus Terdapat perbaikan konkret. Jangan Tiba catatan Lamban kembali terulang di 2026 dan seterusnya,” ujarnya.
Masda menekankan, DPRD Ingin Menyantap kejelasan arah program pemerintah, mulai dari perencanaan, proses Penyelenggaraan, hingga hasil akhir yang Pas-Pas terukur dan berdampak.
“Yang kita kejar bukan sekadar program terlaksana, tapi bagaimana hasilnya. Apakah Pandai menjawab persoalan masyarakat? Apakah pelayanan publik Pas-Pas membaik? Itu yang harus dijawab,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah harus bergeser dari sekadar Bilangan menuju kualitas pelayanan dan solusi Konkret atas permasalahan publik.
“Serapan 90 Tiba 100 persen itu Krusial, tapi bukan segalanya. Kalau masyarakat Tetap mengeluh, berarti Terdapat yang belum selesai,” tandasnya.
Menurutnya, keberadaan Pansus menjadi instrumen Krusial dalam menguliti kinerja pemerintah daerah secara lebih mendalam. DPRD, kata dia, Mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengawal penggunaan anggaran agar Pas sasaran.
“Setiap rupiah Dana daerah adalah tanggung jawab Serempak. Harus Pandai dipertanggungjawabkan, bukan hanya di atas kertas, tapi juga di lapangan,” pungkasnya. (rap/but)
