BI: Kenaikan BI-Rate picu inflow SBN-SRBI Rp105 triliun pada Juni-Juli

BI: Kenaikan BI-Rate picu inflow SBN-SRBI Rp105 triliun pada Juni-Juli

pada Mei dan Juni kami Meningkatkan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps). Setelah itu terjadi ‘repricing’, bukan hanya pada SRBI tetapi juga pada SBN

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan kenaikan BI-Rate 100 bps telah mendorong Kategori masuk modal asing (foreign inflows) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Sekeliling Rp105 triliun sepanjang Juni hingga awal Juli 2026.

Secara rinci, pada periode tersebut, inflow asing ke instrumen SBN tercatat Sekeliling Rp33 triliun. Sedangkan inflow ke SRBI mencapai Sekeliling Rp72 triliun.

“Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, kebijakan yang dibutuhkan harus Benar dan bersifat temporer. Itulah sebabnya pada Mei dan Juni kami Meningkatkan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps). Setelah itu terjadi repricing, bukan hanya pada SRBI tetapi juga pada SBN,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Investment Perhimpunan 2026 di BEI Jakarta, Rabu.

Secara keseluruhan, SBN mencatat inflow Sekeliling Rp17,7 triliun, setelah pada kuartal I 2026 Tetap mengalami outflow. Sementara itu, inflow ke SRBI secara kumulatif telah mencapai Sekeliling Rp174 triliun.

“Karena di pasar saham Tetap Eksis Maju proses repricing, sehingga Demi ini (secara keseluruhan) alhamdulillah kita sudah Eksis inflow Sekeliling Rp132 triliun,” kata Destry.

Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan domestik sempat meningkat di tengah tingginya ketidakpastian Mendunia dan besarnya arus modal keluar, terutama pada kuartal I 2026.

Hingga Demi ini, outflow di pasar saham bahkan Tetap terjadi seiring meningkatnya persepsi risiko (risk premium) investor terhadap Indonesia.

Buat merespons kondisi tersebut, BI Meningkatkan Bangsa Mengembang acuan (BI-Rate) guna mendorong repricing terhadap aset-aset portofolio domestik.

Dalam situasi demikian, ujar Destry, SRBI menjadi instrumen yang paling Segera digunakan Buat menarik kembali minat investor.

Destry juga mengatakan bahwa langkah penyesuaian Mengembang acuan perlu diambil secara Segera ketika terjadi arus modal keluar dalam jumlah besar dan sentimen negatif di pasar.

Kebijakan ini sekaligus merupakan langkah front-loading Buat menjaga ekspektasi pasar, termasuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi ke depan terutama yang bersumber dari Grup volatile food.

“Jadi mungkin ini yang mendasari mengapa kami mengambil keputusan tersebut, karena memang harus Eksis repricing terhadap aset-aset portofolio kita,” ujar Destry.

Dalam rangka mendukung stabilitas nilai Ubah, BI juga Maju memperkuat penggunaan mata Fulus lokal dalam transaksi lintas negara melalui skema local currency transaction (LCT).

Destry menyebutkan, kerja sama tersebut telah mencakup Sekeliling delapan hingga sembilan negara Kawan dengan pertumbuhan transaksi yang dinilai sangat pesat, terutama Berbarengan China dan Jepang.

Adapun nilai perdagangan Indonesia-China yang menggunakan mekanisme LCT pada Mei 2026 telah mencapai ekuivalen Sekeliling 9 miliar dolar AS. Destry Memperhatikan, penggunaan skema tersebut yang semakin luas akan membantu mengurangi kebutuhan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan.

Di sisi lain, BI tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, antara lain dengan memberikan Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Hingga Juni 2026, Biaya yang telah disalurkan kembali kepada perbankan melalui kebijakan tersebut mencapai Sekeliling Rp479 triliun.

Destry menilai, kebijakan makroprudensial tersebut turut mendukung pertumbuhan kredit perbankan di mana pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen (yoy) dan pada Juni diperkirakan tetap berada di kisaran tersebut.

“Jadi kami mengombinasikan kebijakan. Stabilitas tentu harus kami jaga karena nilai Ubah merupakan mandat Bank Indonesia. Sementara Buat pertumbuhan ekonomi, kami bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain Buat Maju mendorong perekonomian,” kata Destry.