Blitar (Liputanindo.id) – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Blitar Maju diperkuat.
Menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar Serempak jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Lembaga konsolidasi strategis guna membahas pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Lembaga yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Personil legislatif ini menjadi langkah terobosan Kepada membedah langsung status usulan aspirasi masyarakat. Tujuan utamanya yakni membangun komunikasi dua arah yang terbuka antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah Kristiani, usai kegiatan tersebut menyampaikan bahwa konsolidasi ini adalah momentum krusial. Menurutnya, pertemuan tatap muka secara komprehensif ini baru pertama kali dilaksanakan secara terbuka.
“Melalui Lembaga ini, Bapak-Ibu Personil Dewan Dapat mengetahui secara transparan apakah usulan yang mereka input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) disetujui atau ditolak. Mereka juga mendapatkan penjelasan langsung dari OPD teknis terkait Argumen dan mekanismenya,” ungkap Sisilia.
Salah satu poin krusial yang dibedah dalam konsolidasi tersebut adalah keharusan menyinkronkan usulan Pokir dengan tema dan prioritas pembangunan daerah. Sisilia memaparkan, RKPD Tahun 2027 telah menetapkan arah kebijakan yang spesifik, sehingga aspirasi yang masuk Bukan boleh melenceng dari cetak biru pembangunan Kabupaten Blitar.
“Setiap tahun Eksis tema dan prioritas pembangunan. Kepada RKPD 2027 misalnya, Pusat perhatian kita Eksis pada sektor pertanian dan penguatan infrastruktur. Maka, usulan pokir juga harus Sesuai dengan prioritas tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa definisi pembangunan infrastruktur yang didorong Pemkab Blitar Bukan Kembali berfokus secara sempit pada jalan dan jembatan. Intervensi anggaran juga diarahkan pada infrastruktur penunjang pertanian dan fasilitas pendidikan.
Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Blitar yang menitikberatkan pada pemenuhan belanja wajib infrastruktur daerah agar dampaknya Dapat langsung dirasakan masyarakat.
Bedah Catatan KPK dan Menepis Isu Anggaran
Menariknya, Lembaga ini Bukan sekadar membahas sinkronisasi program, tetapi juga menyoroti aspek kepatuhan hukum. Sisilia menyebutkan bahwa pertemuan tersebut turut membedah sejumlah catatan Krusial dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Peringatan dari lembaga antirasuah tersebut terutama difokuskan pada mitigasi risiko dalam mekanisme pengadaan barang/jasa, bentuk implementasi kegiatan, hingga kehati-hatian dalam pola penyaluran Biaya hibah kepada masyarakat.
Di akhir keterangannya, Sisilia menepis anggapan bahwa pertemuan eksekutif dan legislatif ini membahas pembagian ‘kue anggaran’. Ia menegaskan bahwa Lembaga murni berorientasi pada harmonisasi kebijakan, bukan nominal.
“Intinya acara hari ini adalah komunikasi agar eksekutif dan legislatif saling mengetahui perkembangan informasi dan Interaksi kerja Dapat lebih Seimbang. Bukan Eksis pembahasan mengenai besaran anggaran pokir masing-masing Personil. Pembahasan murni difokuskan pada prioritas usulan yang dinilai paling Krusial Kepada diakomodasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
Langkah konsolidasi ini diharapkan dapat menutup celah miskomunikasi antara Pemkab dan DPRD Blitar, sekaligus memastikan setiap rupiah dari Fulus rakyat yang disalurkan melalui Pokir Betul-Betul dieksekusi secara Betul sasaran, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. (owi/ted)
