Surabaya (Liputanindo.id) – Member Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, melontarkan kritik keras terhadap bobroknya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengurus aset pemerintah kota.
Politisi yang akrab disapa Bang Udin ini murka lantaran birokrasi yang lamban dan berbelit-belit Malah mengorbankan kepentingan rakyat kecil yang berniat memberdayakan lahan tersebut.
“Banyak aset Bukan terpakai, tapi Demi Penduduk Ingin memanfaatkan secara Formal Malah dipersulit. Ini yang harus dievaluasi total,” tegas Saifudin, Sabtu (13/6/2026).
Amarah dewan semakin memuncak ketika menyoroti Intervensi mencengangkan di kawasan Wonokusumo, Kelurahan Tambak Wedi, di mana lahan publik Malah dibiarkan beralih fungsi menjadi sarang pesta minuman keras hingga dugaan peredaran narkoba.
Menurut dia, ketidakmampuan BPKAD dalam menjaga aset daerah ini sebagai kelalaian fatal yang secara langsung menciptakan bom waktu penyakit sosial di tengah masyarakat Surabaya.
“Ini sangat memprihatinkan. Ketika dibiarkan, aset jadi sarang masalah sosial. Tapi Demi rakyat Ingin memanfaatkan secara Berkualitas malah dipersulit. Jangan Tamat yang niat Berkualitas Malah dianggap pelanggar,” ujar politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya II itu.
Lebih jauh, dia menyebut mentalitas birokrasi di tubuh BPKAD sudah melenceng jauh dari esensi pelayanan publik karena seolah menganggap aset daerah layaknya Punya pribadi pejabat semata.
Bang Udin lantas menantang seluruh aparatur sipil negara, termasuk camat dan lurah, Kepada membuang jauh-jauh ketakutan mereka dan mulai berani bersuara membela hak-hak Penduduk yang selama ini diabaikan.
“Pengabdian itu bukan hanya administrasi. Yang terpenting adalah dampaknya Betul-Betul dirasakan rakyat,” tambah Politisi Muda Partai Demokrat itu.
Sengkarut pengelolaan aset ini membuktikan bahwa pembentukan panitia Spesifik (pansus) di masa Lewat nyatanya belum Pandai membongkar kemalasan struktural yang mengakar di institusi tersebut. Bukan Ingin hanya berhenti pada gertakan sambal, Komisi A bersiap menyeret paksa jajaran BPKAD Kepada turun langsung meninjau fakta memalukan di lapangan.
“Kita jadwalkan turun Berbarengan. Ini demi kepentingan rakyat, bukan politik. Asas keadilan harus ditegakkan,” pungkasnya.[asg/ted]
