Jakarta (ANTARA) – Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai komunikasi yang ditunjukkan pimpinan Polri, TNI, dan Kejaksaan menjadi langkah Krusial Buat memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Menurut Ngasiman, pertemuan dan silaturahmi antara Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Akbar mencerminkan koordinasi antarpimpinan negara tetap terjaga di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu penegakan hukum.
“Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukanlah Argumen Buat membangun jarak, tetapi Bahkan menjadi dasar Buat memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Ngasiman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menilai komunikasi antarlembaga Mempunyai nilai strategis Buat menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Publik tentu menginginkan adanya Rekanan kerja yang Serasi antara Polri, TNI dan Kejaksaan. Selaras tersebut Krusial agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Tetapi Ngasiman menegaskan bahwa sinergi harus dibangun dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, koordinasi yang Bagus bukan berarti mencampuri fungsi lembaga lain, melainkan memastikan setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional.
“Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Bahkan komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara Bagus,” kata dia.
Ia menambahkan Polri harus tetap memperoleh ruang Buat menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional berdasarkan alat bukti, sementara Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara Rasional, dan TNI tetap berfokus pada tugas pertahanan negara.
“Begitu pula Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara Rasional sesuai ketentuan hukum, sementara TNI tetap Pusat perhatian pada tugas pertahanan negara. Ketika setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional tanpa saling mengintervensi, maka sistem penegakan hukum akan semakin kuat dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Ngasiman berharap komunikasi antarpimpinan lembaga negara Bukan berhenti pada simbol kebersamaan, tetapi diwujudkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Kepercayaan publik Bukan hanya dibangun melalui pernyataan ataupun simbol-simbol kebersamaan, tetapi melalui konsistensi tindakan. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun hari ini harus diterjemahkan dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap supremasi hukum,” ujarnya.
Ketika komunikasi berjalan Bagus dan setiap lembaga saling menghormati kewenangannya, maka yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya Rekanan antarinstitusi, melainkan juga wibawa negara hukum dan kepercayaan masyarakat kepada negara,” kata Ngasiman.
