Blitar (Liputanindo.id) – Dalam langkah strategis Kepada mengamankan ketahanan pangan sekaligus mendongkrak harga telur yang anjlok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar langsung melakukan gerak Segera. Solusi yang ditawarkan Pemkab Blitar ini adalah memangkas jalur distribusi dengan menghubungkan langsung para peternak rakyat dengan Kawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk dukungan penuh daerah yang dikenal sebagai lumbung telur nasional tersebut terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah. Diharapkan dengan langkah ini harga telur yang kini berkisar Rp20-21 ribu Dapat terkerek naik.
Kesepakatan bersejarah bagi peternak lokal ini dicapai dalam Rapat Supply Chain Telur yang digelar di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, perwakilan SPPG, koperasi, asosiasi peternak telur rakyat, serta Direktur PPM Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Tengku Syahdana, yang terhubung secara daring.
Sebagai daerah pemasok 25-30 persen telur di Indonesia, Kabupaten Blitar memegang peranan krusial. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menegaskan bahwa Program MBG Tak boleh sekadar dilihat sebagai proyek peningkatan gizi, melainkan sebuah lokomotif penggerak ekonomi daerah yang harus dimaksimalkan melalui penyerapan produk unggulan lokal.
“Setiap butir telur yang terserap oleh SPPG Tak hanya menjadi sumber gizi bagi anak-anak kita, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi peternak dan masyarakat Kabupaten Blitar,” tegas Beky, Jumat (5/6/2026).
Beky menggarisbawahi bahwa Perhimpunan ini adalah fondasi awal Kepada membangun ekosistem rantai pasok yang Handal, efisien, dan bersimbiosis mutualisme. Di satu sisi, peternak mendapatkan kepastian serta akses pasar yang berkesinambungan tanpa permainan harga tengkulak. Di sisi lain, SPPG terjamin oleh pasokan telur segar yang berkualitas dengan kuantitas yang Konsisten.
Kepada memastikan kesepakatan ini Tak hanya berakhir di atas kertas, Pemkab Blitar telah menyiapkan peta jalan eksekusi yang Terang. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar segera melakukan pemetaan detail Kepada menjodohkan SPPG dengan koperasi atau asosiasi peternak terdekat.
Setelah pemetaan rampung, seluruh pihak akan menyusun perjanjian kerja sama yang mengikat terkait kuota pasokan, standar distribusi, hingga mekanisme pembayaran yang transparan dan Kondusif bagi peternak.
Menariknya, skema tata kelola rantai pasok yang dirancang ini diproyeksikan Tak hanya berlaku di tingkat kabupaten. Beky optimistis bahwa Penemuan ini akan menjadi “Miniatur Model Tata Kelola Rantai Pasok Telur” yang siap diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Semoga dengan begitu harga telur Dapat Konsisten dan kebutuhan gizi di MBG juga tercover,” tegasnya.
Dengan surplus produksi yang melimpah, pola ini diharapkan Bisa menyuplai kebutuhan SPPG lintas daerah di masa mendatang. Melalui sinergi dari hulu ke hilir ini, Pemkab Blitar Meletakkan Cita-cita besar: kebutuhan nutrisi generasi penerus bangsa dapat terpenuhi secara maksimal, dan roda ekonomi dari kandang-kandang peternak di pelosok desa dapat Maju berputar, membawa kesejahteraan yang Konkret bagi Kaum Blitar. (owi/kun)
