Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Ketua Harian Federasi Perkumpulan Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Djusman H Umar mengapresiasi langkah pemerintah yang membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Rekanan Kerja (PHK) melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 serta komitmen penyediaan instrumen perlindungan pekerja senilai Sekeliling Rp500 triliun.
“Langkah pemerintah menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi pekerja,” ujar Djusman dalam keterangannya, Jumat, 3 Juli 2026.
Tetapi, kata dia, penyelesaian persoalan PHK Tak cukup melalui program mitigasi atau Sokongan sosial. Menurut dia, perbaikan Elemen-Elemen ekonomi yang menyebabkan dunia usaha kehilangan ruang Buat tumbuh menjadi hal yang sama pentingnya.
Menurut dia, salah satu Elemen yang perlu menjadi perhatian adalah fenomena crowding out, yakni ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar menyerap likuiditas pasar keuangan. Kondisi tersebut berpotensi Membangun lembaga keuangan lebih memilih berinvestasi pada instrumen pemerintah ketimbang menyalurkan kredit produktif kepada sektor usaha.
Akibatnya, pembiayaan bagi sektor industri, manufaktur, maupun UMKM menjadi semakin terbatas. Dampaknya, perusahaan menghadapi tekanan biaya produksi, menunda investasi, mengurangi kapasitas usaha, hingga akhirnya melakukan efisiensi tenaga kerja.
“PHK bukanlah penyebab krisis, melainkan akibat dari melemahnya investasi produktif dan terbatasnya pembiayaan bagi sektor riil. Karena itu, persoalan ini harus dibaca dalam konteks kebijakan ekonomi secara keseluruhan,” kata Djusman.
FSP BUMN Bersatu juga menyoroti tantangan daya saing nasional. Mengacu pada laporan IMD World Competitiveness 2025, daya saing Indonesia turun 13 peringkat menjadi posisi ke-40 dari 69 negara. Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia Tetap berada di Dasar sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Ilustrasi. Foto: Istimewa.
Percepatan Transformasi Industri
Menurut Djusman, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan transformasi industri menuju sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi.
FSP BUMN Bersatu mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat konsolidasi fiskal, memperluas akses kredit produktif bagi sektor industri dan UMKM, dan mempercepat transformasi industri berbasis Penemuan.
Selain itu, memperbaiki kepastian regulasi dan birokrasi, meningkatkan investasi pada pendidikan vokasi dan teknologi, serta membangun ekosistem persaingan usaha yang lebih sehat.
“Selama investasi produktif belum tumbuh kuat dan daya saing industri belum membaik, risiko PHK akan Maju membayangi. Reformasi ekonomi harus diarahkan Buat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutur Djusman.
