Kita menginginkan setiap kebijakan yang diambil Benar-Benar didasarkan pada data yang Absah dan dapat dipertanggungjawabkan
Ambon (ANTARA) –
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, menyiapkan kebijakan pembangunan berbasis data melalui Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk sektor ekonomi digital yang Lalu berkembang.
“Kita menginginkan setiap kebijakan yang diambil Benar-Benar didasarkan pada data yang Absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan akan lebih efektif dan memberikan manfaat Konkret bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, di Ambon, Selasa.
Hal ini disampaikan Begitu membuka Pelatihan Calon Petugas Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di salah satu Hotel di Ambon.
Ia mengatakan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan Krusial bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih Benar sasaran, adaptif terhadap perubahan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, perkembangan ekonomi Begitu ini Bukan Tengah hanya bertumpu pada sektor usaha konvensional, tetapi juga mencakup berbagai profesi baru yang tumbuh di ruang digital.
Karena itu, pelaku ekonomi digital perlu terdata secara Berkualitas agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat diketahui secara Jernih dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
“Perkembangan ekonomi Begitu ini Bukan Tengah hanya bertumpu pada sektor usaha konvensional. Terdapat banyak profesi baru yang tumbuh di ruang digital dan harus tercatat dengan Berkualitas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian dapat diketahui secara Jernih,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan Penggolongan Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah Krusial Demi menyesuaikan pendataan dengan perkembangan Era, khususnya di sektor ekonomi digital yang Lalu mengalami pertumbuhan.
Profesi seperti kreator konten, influencer, pembuat video daring, hingga berbagai usaha berbasis platform digital kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Menurut Ely, Penggolongan usaha yang lebih mutakhir akan membantu pemerintah Menyantap potensi ekonomi secara lebih rinci, termasuk sektor-sektor yang sebelumnya belum tergambar secara utuh dalam data statistik.
“Melalui Penggolongan yang lebih mutakhir, kita dapat Menyantap secara lebih rinci potensi ekonomi yang selama ini mungkin belum tergambarkan secara utuh dalam data statistik. Hal ini Krusial Demi mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain memberikan gambaran aktivitas usaha, sensus ekonomi juga akan menghasilkan informasi Krusial terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat dimanfaatkan Demi merancang program kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup secara lebih Benar sasaran.
Dalam kesempatan itu, Ely mengingatkan para calon petugas pendataan agar memahami seluruh materi pelatihan dengan Berkualitas sebelum turun ke lapangan karena kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam melakukan pendataan secara profesional.
“Tugas Bapak dan Ibu bukan sekadar mencatat Bilangan atau mengisi formulir. Data yang dikumpulkan akan menjadi landasan pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teliti, Rasional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga meminta para petugas menguasai penggunaan aplikasi pendataan, memahami metodologi yang digunakan, serta menjunjung tinggi etika Begitu berinteraksi dengan responden.
Pemkot Ambon, lanjut Ely, akan Lalu mendukung seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
