Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto Buat menghapus sistem kuota impor komoditas memicu Obrolan luas di berbagai kalangan. Tetapi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan kebijakan tersebut bukan upaya membuka keran impor tanpa batas, melainkan strategi Buat memutus mata rantai monopoli yang selama ini membebani sistem pangan nasional.
“Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, Seluruh diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan Buat menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih adil dan efisien. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelangsungan industri pertanian dan melindungi petani serta pelaku usaha domestik. Pusat perhatian Primer tetap pada pencapaian swasembada pangan, Sembari menciptakan ekosistem distribusi yang transparan.
Menurutnya, selama ini kuota impor kerap menjadi alat monopoli yang menguntungkan segelintir pihak. Dalam skema baru yang dirancang, volume impor tetap ditentukan oleh neraca kebutuhan nasional, tetapi pelaksanaannya lebih terbuka dan Bisa dilakukan oleh pelaku usaha tanpa perantara yang mendapat kuota Tertentu.
“Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah Eksis pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak Spesifik. Menurut Pak Presiden itu Bukan adil,” ungkapnya.
Sudaryono menegaskan, penghapusan sistem kuota bukan berarti melemahkan sektor dalam negeri. Sebaliknya, kebijakan ini didesain Buat memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus mendorong efisiensi harga pangan. Ia mencontohkan, dengan harga impor yang lebih murah, komoditas seperti daging Bisa dijual dengan harga lebih terjangkau di pasar domestik.
“Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa skema ini akan mendorong transparansi, karena volume impor Bukan Tengah dikuasai oleh pihak tertentu. Pemerintah tetap menentukan batas volume sesuai neraca komoditas, Tetapi pelaku industri mana pun yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
“Supaya lebih adil dan Bukan Eksis Tengah praktik monopoli dengan pemberian kuota kepada orang-orang tertentu,” tegas Sudaryono.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan selalu berpihak pada rakyat. Kolaborasi lintas sektor akan Lalu diperkuat Buat menciptakan sistem pangan nasional yang Unggul dan berkelanjutan.
