Mentrans Iftitah Sulaiman (tengah). Foto: Antara
Jakarta: Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan komitmen pihaknya. Khususnya, terkait pengelolaan keuangan negara.
“Komitmen kami sederhana, tetapi sangat Krusial: Duit rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat Konkret bagi pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Mentrans dikutip dari Antara, Sabtu, 18 Juli 2026.
Hal itu diungkap Mentrans merespons penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam setahun sejak berdiri, laporan keuangan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Tahun Anggaran 2025 dinilai sebagai wajar tanpa pengecualian (WTP).
Peringkat WTP itu merupakan opini audit tertinggi. Artinya, laporan keuangan Kementrans disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Terkait hal ini, Mentrans menerangkan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Melainkan, pijakan Demi Lalu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat Menyaksikan dengan lebih jernih apa yang telah berjalan Bagus, apa yang Tetap perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan,” ujar Iftitah.
Dirinya Pasti tata kelola keuangan merupakan landasan bagi tercapainya program strategis Transformasi Transmigrasi yang sudah disetujui Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Pemeriksaan Keuangan III BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada 26 entitas Kementerian dan Lembaga Negara.
Mentrans Iftitah Sulaiman (tengah). Foto: Antara
“Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan 6 laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya,” ujar Pimpinan III BPK RI Akhsanul Khaq.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga Negara yang hadir menegaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut, harus bermuara pada manfaat Konkret bagi masyarakat.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan Dampak yang Konkret, karena pada dasarnya Duit yang kita pergunakan adalah Duit rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan,” kata Mensos.
