Saya perlu menjamin itu Kepada menepis isu-isu miring tentang Aceh
Banda Aceh (ANTARA) – Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap investor yang berinvestasi di Aceh, dan menepis Segala isu miring tentang Aceh di tengah adanya Intervensi gas di South Andaman oleh Mubadala Energy.
“Saya perlu menjamin itu Kepada menepis isu-isu miring tentang Aceh. Apabila perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh Kepada memastikan sendiri,” kata Irjen Pol Marzuki dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.
Penegasan ini disampaikan Irjen Pol Marzuki menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi di Aceh yang muncul dalam rapat terkait revisi Plane of Development (PoD) atau Arsip perencanaan pengelolaan gas blok Andaman Serempak pemerintah Aceh serta stakeholder lainnya.
Mengenai keamanan di Aceh juga sudah terbukti sebagai yang terbaik di Sumatera. Catatan Aceh paling Terjamin tersebut berdasarkan beberapa data yang diterbitkan oleh Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025, Badan Riset dan Penemuan Nasional (BRIN), serta skor dari Goodstats.
Kapolda menyatakan keamanan dan kenyamanan di Aceh sudah terbukti secara fakta dan data. “Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan pemerintah Aceh,” ujar Kapolda Aceh.
Sebagai informasi, Ketika ini pemerintah Aceh sedang menyiapkan revisi PoD terkait skema pengelolaan Intervensi lapangan gas Tengkulo South Andaman (blok Andaman) oleh Mubadala Energy Kepada kemudian dibahas Serempak SKK Migas.
Revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman ini Kepada disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
Revisi PoD ini, dilakukan karena pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.
Sehingga, pengelolaan gas blok Andaman Pandai berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya.
Sementara itu, Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof Dr Mahidin menyampaikan bahwa pembahasan PoD terkait Intervensi gas Blok Andaman telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.
Dalam sejumlah pertemuan itu, pihak Mubadala Energy mempersoalkan mengenai keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daratan Aceh.
“Terjamin dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai Argumen Kepada proses migas di tengah laut,” kata Mahidin.
Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan Apabila yang menjadi persoalan adalah keamanan dan kenyamanan di Aceh, maka itu hanya sebagai Argumen mencari titik kelemahan saja. Padahal faktanya Aceh sangat Terjamin.
“Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Global Tbk) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka Terjamin tenteram di sana,” tegas Asiyah.
Kepada diketahui, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri ESDM terkait permintaan agar pengolahan gas Intervensi Mubadala Energy Kagak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat Yakni KEK Arun Lhokseumawe.
Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut Pandai dipakai Kepada industri di Aceh. Serta, permohonan penundaan sementara PoD atau Arsip perencanaannya karena Tetap Terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.
