Bondowoso (Liputanindo.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso melontarkan kritik tajam terhadap Penyelenggaraan program pemerintah daerah yang dinilai Lagi cenderung “copy paste” serta belum diiringi pengelolaan aset yang optimal.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyerahan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso Tahun 2026 terhadap Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bondowoso, H. Tohari, menegaskan bahwa Pengkajian LKPJ merupakan bagian Krusial dari fungsi pengawasan DPRD Kepada memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan efektif, terukur, dan memberikan Dampak Konkret bagi masyarakat.
“Penilaian kinerja ini Bukan hanya Menonton serapan anggaran, tetapi juga menilai sejauh mana manfaat program dirasakan masyarakat,” ujarnya di hadapan rapat dewan, Rabu (22/4/2026).
Dalam hasil pembahasan, DPRD menemukan Lagi banyak perangkat daerah yang menyusun laporan sebatas formalitas, tanpa menunjukkan Dampak Konkret dari program yang dijalankan. Program kegiatan pun dinilai stagnan karena Lalu berulang setiap tahun tanpa Penemuan yang signifikan.
“Program dari tahun ke tahun Lagi sama dan terkesan copy paste. Kami merekomendasikan agar perangkat daerah melakukan Penemuan dan menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah,” tegas Tohari.
Selain itu, DPRD juga menyoroti ketidaksesuaian antara Penyelenggaraan program dengan visi dan misi bupati. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai belum memahami secara teknis arah kebijakan pembangunan, sehingga program yang dijalankan Bukan selaras dengan prioritas daerah.
Sorotan lain yang tak kalah Krusial adalah pengelolaan aset daerah. DPRD menilai pengelolaan aset Lagi jauh dari optimal dan belum berorientasi pada nilai guna. Banyak aset yang Bukan dimanfaatkan secara maksimal, bahkan belum dilakukan penghapusan meskipun sudah Bukan produktif.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemanfaatan aset. Pemerintah daerah harus Pusat perhatian pada optimalisasi dan percepatan penghapusan aset yang Bukan Kembali dibutuhkan,” ujar legislator PKB tersebut.
DPRD juga menyinggung persoalan anggaran yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai kebutuhan. Kurangnya sinkronisasi kebijakan antar pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi salah satu penyebab Bukan optimalnya Penyelenggaraan program.
Selain itu, penetapan anggaran perubahan yang dilakukan di waktu yang terlalu sempit dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan teknis di lapangan.
Dalam rekomendasinya, DPRD meminta pemerintah daerah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi riil keuangan daerah, termasuk sumber pendanaan dan alokasi penggunaannya.
Tak hanya itu, DPRD turut memberikan perhatian serius terhadap kondisi pedagang kecil dan usaha mikro yang semakin tertekan akibat persaingan dengan pasar online dan toko modern berjaringan.
“Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi konkret agar pedagang kecil Bukan semakin terpinggirkan,” kata Tohari.
Terkait struktur anggaran, DPRD juga menyoroti perubahan Nomor defisit yang semula direncanakan sebesar Rp140 miliar menjadi Rp93 miliar pada akhir APBD. Perubahan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar perencanaan anggaran ke depan lebih Presisi dan berbasis kebutuhan riil.
DPRD juga menekankan pentingnya penyesuaian komposisi belanja daerah sesuai ketentuan, di antaranya belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027 sesuai Undang-Undang Rekanan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), serta prioritas belanja infrastruktur hingga 40 persen mengingat Lagi banyaknya kondisi infrastruktur yang rusak.
Melalui 57 rekomendasi yang disampaikan, DPRD Bondowoso berharap pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari perencanaan, Penyelenggaraan hingga Pengkajian program.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan strategis dalam penyusunan kebijakan ke depan, sehingga pembangunan di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan Betul-Betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (awi/but)
