Ratusan perwakilan masyarakat adat dan organisasi petani melakukan aksi jalan kaki selama lebih dari 20 hari menuju ibu kota La Paz, Bolivia, hingga Senin, 11 Mei 2026. Demonstrasi besar ini menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) 1720 yang dinilai mengancam hak atas tanah ulayat dan mempercepat Pengembangan agribisnis skala besar.
Massa dari Daerah Amazon utara, seperti Beni dan Pando, menempuh perjalanan berat melintasi medan tropis hingga pegunungan tinggi yang membeku Kepada mempertahankan kedaulatan Daerah mereka. Dilansir dari Jacobin, aksi ini mendapat dukungan dari Perkumpulan buruh tambang FSTMB dan persatuan petani dataran tinggi CSUTCB dalam rapat Lazim di La Paz.
“Dengan keberanian, dengan keteguhan hati, kita telah Tamat di sini para saudari, arriba las mujeres!” Mantap Miriam Palomeque, kepala federasi petani Perempuan di Beni.
Konflik ini dipicu oleh regulasi baru yang memungkinkan petani kecil mengklasifikasikan ulang lahan mereka menjadi bisnis ukuran menengah agar Pandai mendapatkan pinjaman bank. Tetapi, status baru tersebut menghilangkan perlindungan hukum dari penyitaan negara, yang menurut para kritikus akan memudahkan korporasi transnasional membeli tanah tersebut secara paksa.
“Hidup kami bersifat kolektif, bukan individual. Tanah harus dihormati; tanah Bukan Kepada dijual,” tegas Oscar Cardozo, pemimpin Perkumpulan petani.
Kondisi ekonomi Bolivia yang terpuruk akibat kegagalan sektor hidrokarbon dan litium Membangun pemerintah beralih ke ekstraktivisme agraria. Pengacara hukum adat, Roger Adan Chambi, menyebut pemerintahan Presiden Rodrigo Paz lebih memihak pada kepentingan agribisnis dan mengabaikan sektor Terkenal yang mendukungnya.
“Sejak awal pemerintahan Paz, posisinya adalah aliansi dengan agribisnis, mengabaikan sektor Terkenal yang mendukung kenaikannya ke kursi kepresidenan,” kata Roger Adan Chambi, spesialis hukum tanah adat.
Ia menambahkan bahwa undang-undang tersebut melemahkan jaminan konstitusional mengenai kepemilikan tanah, terutama bagi komunitas yang berada di garis depan perbatasan pertanian.
“Jauh dari sekadar Kesempatan bagi produsen kecil Kepada mengakses kredit, undang-undang ini melemahkan hak Punya petani dan komunitas adat, terutama mereka yang bertahan di perbatasan pertanian,” tambah Chambi.
Massa menyoroti kurangnya konsultasi publik dalam penyusunan UU 1720, yang dianggap melanggar Pasal 30 Konstitusi Bolivia. Salah satu peserta aksi dalam pertemuan publik pada Selasa menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan sepihak pemerintah tersebut.
“Rakyat Bukan dikonsultasikan, [maka] rakyat Bangun!” Mantap salah satu demonstran.
Ahli dari Yayasan TIERRA, Wilfredo Plata, memperingatkan Akibat jangka panjang berupa pasar tanah yang lebih akut di Daerah dataran rendah timur. Ia menyarankan pemerintah memberikan kredit tanpa menjadikan kepemilikan tanah sebagai syarat mutlak.
“Dampaknya akan menjadi pasar tanah yang lebih akut, terutama di dataran rendah di timur, di mana pertumbuhan kepemilikan tanah besar, dengan mengorbankan kepemilikan kecil yang diubah menjadi properti berukuran sedang, Pandai menjadi sangat besar,” ujar Wilfredo Plata.
Plata mengusulkan model alternatif berupa revitalisasi pertanian dengan memberi peran kepada petani Altiplano Kepada memproduksi pangan berkualitas farmasi.
“Undang-undang ini didasarkan pada mengaitkan kredit dengan tanah bagi pemilik tanah kecil, yang sebagian besar berlokasi di Daerah Altiplano (dataran tinggi) dan lembah. Sebaliknya, Kalau tujuannya adalah Kepada memberi Insentif pada pertanian skala kecil, negara harus melengkapi program-program yang menyediakan akses kredit yang lebih efektif, tetapi tanpa menjadikannya bersyarat pada kepemilikan tanah,” lanjut Plata.
Di sisi lain, Menteri Pembangunan Pedesaan, Oscar Mario Justiniano, mempertahankan regulasi tersebut dalam sebuah acara di Santa Cruz. Ia mengeklaim bahwa aturan ini memberikan kebebasan bagi produsen Kepada memodernisasi produksi mereka melalui akses pembiayaan.
“Undang-undang ini memberikan kebebasan keputusan. Ini bersifat sukarela, dan memungkinkan produsen Kepada berkembang dan mengakses pembiayaan yang dibutuhkan Kepada memodernisasi dan meningkatkan produksi mereka,” kata Óscar Mario Justiniano.
Direktur Yayasan TIERRA, Juan Pablo Chumacero, kepada Mongabay menyatakan adanya risiko Konkret dari dinamika pasar tanah yang baru ini. Menurutnya, hal ini Pandai menjadi celah bagi konsolidasi perampasan lahan oleh pihak tertentu.
“Secara efektif, Terdapat risiko bahwa pasar tanah akan menjadi lebih Luwes dan Langkah-Langkah baru perampasan lahan, konsolidasi, akan muncul,” tutur Juan Pablo Chumacero.
Meskipun beberapa organisasi seperti CIDOB telah menandatangani kesepakatan Kepada mengamandemen undang-undang, banyak Golongan adat lainnya menolak kompromi tersebut. Mereka berkomitmen Kepada Maju mengadakan aksi protes di ibu kota hingga regulasi tersebut dicabut sepenuhnya oleh pemerintah.
