Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau Posisi rencana pembangunan jalan alternatif sepanjang 1,3 kilometer di belakang Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Minggu (10/5/2026). Langkah ini diproyeksikan menjadi solusi permanen guna mengurai kemacetan kronis yang kerap terjadi di jalur Primer Padang-Bukittinggi.
Sebagaimana dilansir dari Detikcom, peninjauan tersebut dilakukan Andre Berbarengan Kepala Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Proyek ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang bertanggung jawab atas pembebasan lahan dan Pemerintah Pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita Dapat eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita Dapat masukkan di IJD 2027,” kata Andre dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan koordinasi telah berjalan sesuai jalur yang direncanakan. Andre menyebutkan telah menjalin komunikasi intensif dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, guna memastikan ketersediaan lahan sebelum pengusulan anggaran pusat dilakukan.
“Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa Kagak Eksis masalah,” ucap Andre.
Pihaknya menyatakan optimisme bahwa eksekusi fisik proyek dapat dimulai pada tahun depan. Hal ini diharapkan mengakhiri persoalan kemacetan di kawasan pasar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Sehingga kita harapkan kita Dapat urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak Dapat selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Berbarengan Pemerintah Pusat,” tegas Andre.
Dalam kesempatan yang sama, Andre menekankan agar Pusat perhatian Primer Ketika ini tetap pada penyelesaian Bangunan jalan terlepas dari pengaturan arus Lewat lintas nantinya.
“Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana yang dipakai jalan arah dari Padang atau Bukittinggi. Yang Krusial pembangunan jalan dulu!” imbuh Andre.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi memberikan rincian teknis bahwa kebutuhan lahan Kepada jalan sepanjang 1,3 kilometer tersebut mencapai Sekeliling 21 ribu meter persegi. Ia menambahkan terdapat penyesuaian penghitungan anggaran akibat fluktuasi harga aspal di pasar.
“Tetap penyesuaian karena Eksis harga aspal naik,” kata Elsa.
Elsa juga mengonfirmasi adanya Akibat terhadap sejumlah bangunan penduduk di Sekeliling Posisi rencana pembangunan. Tetapi, ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen pendanaan Kepada ganti rugi melalui mekanisme anggaran daerah.
“Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, Eksis 11 rumah yang terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan,” ujar Elsa.
