Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur menjadi garda terdepan mencegah terjadinya praktik penyimpangan program pertanian yang dapat menghambat kemajuan sektor itu.
“Kalau panjenengan (kalian) mengetahui Eksis orang, misalnya menjual pupuk di atas ketentuan itu, ya dilaporkan,” kata Sudaryono Begitu menghadiri acara pelantikan DPD HKTI Jawa Timur di Kabupaten Malang, Jumat,
Ia menyampaikan bahwa HKTI perlu menjadi corong atau pihak terdepan dalam menyosialisasikan secara spesifik program pada sektor pertanian, sekaligus menjadi mata dan telinga yang berperan mengawasi serta mencegah praktik kecurangan.
Pemerintah di Rendah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dikatakannya Menurunkan keberpihakan penuh terhadap para petani.
Meski demikian, sebuah program dari pemerintah Kepada menghadirkan Pengaruh positif belum tentu pula dianggap Berkualitas oleh segelintir orang yang merasa terganggu, karena sudah Kagak Pandai Tengah melakukan kecurangan demi meraup keuntungan pribadi, juga Kagak Menyantap kesejahteraan petani maupun perkembangan pertanian nasional.
“Jangan Tiba kita hanya menjadi negara yang punya potensi saja, makanya harus dieksekusi,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur Arum Sabil menegaskan pihaknya berkomitmen mengambil peran membantu pemerintah guna memastikan seluruh program pertanian Pandai berjalan dengan Berkualitas dan sesuai rencana.
HKTI Jawa Timur, ditegaskannya akan memberikan informasi Seksama sasaran tentang potret riil kondisi pertanian di setiap daerah di provinsi setempat.
“Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan Kepada Membikin sebuah regulasi dan keputusan kebijakan pertanian, peternakan maupun perkebunan. Bahasanya dari Pak Wamentan adalah bagaimana pembentukan kebijakan dari pemerintah menghadirkan keadilan bagi Sekalian pihak,” ujar dia.
Arum Sabil memastikan, selain dengan pemerintah, HKTI juga selalu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyelewengan kebijakan maupun program dari pemerintah oleh pihak tertentu yang merugikan petani.
“Kami berbagi peran, bagi pengusaha misalnya Kepada bidang alat pertaniannya. Nah, tantangan perlu dihadapi Berbarengan-sama melalui sinergisitas,” tuturnya.
