Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Daerah Otonom Baru Papua Tengah melalui dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Rabu, 3 Juni 2026.
Langkah ini dilakukan Demi peninjauan kawasan pembangunan pusat pemerintahan di Provinsi Papua Tengah Buat mendekatkan pelayanan publik dan memeratakan pembangunan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pemerintah pusat Lanjut mengawal implementasi kebijakan pemekaran Area ini agar berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Memang negara memberikan kebijakan Spesifik Buat Papua dan DOB dengan kehati-hatian,” kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Meskipun berbagai perangkat kelembagaan pemerintahan di daerah tersebut telah terbentuk dan berjalan, sektor infrastruktur fisik Tetap menjadi Konsentrasi Primer yang perlu dikebut.
“Kami Kembali dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ungkap Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri Demi ini Lanjut berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait demi memastikan pemenuhan fasilitas pendukung seperti jalan dan air Rapi.
“Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih Segera dan memberikan manfaat Konkret bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Area Papua,” tutup Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.
