Sebanyak 13 pejabat Israel termasuk tiga menteri dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan mobilisasi umat Yahudi Kepada memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa secara massal pada Jumat, 15 Mei 2026. Permintaan yang bertepatan dengan peringatan pendudukan Yerusalem Timur ini memicu kekhawatiran akan peningkatan ketegangan di Kawasan Kudus tersebut.
Rencana penyerbuan ini dijadwalkan bersamaan dengan perayaan Hari Yerusalem menurut kalender Ibrani, yang tahun ini Anjlok pada Rontok yang sama dengan peringatan Nakba bagi Anggota Palestina. Dilansir dari Anadolu Agency dan Middle East Monitor, seruan tersebut dipelopori oleh 13 Member parlemen Knesset.
Daftar pejabat yang terlibat mencakup Menteri Komunikasi Shlomo Karhi, Menteri Olahraga Miki Zohar, dan Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa meski para menteri mendesak pembukaan kompleks, Kepolisian Israel kemungkinan besar akan menolak permohonan tersebut demi Argumen keamanan.
Pemerintah Provinsi Yerusalem mencatat situasi di Kawasan tersebut Lalu memanas sejak April 2026 dengan lonjakan aksi penyerbuan yang melibatkan ribuan pemukim Israel. Dalam laporan resminya, otoritas setempat menegaskan pola kebijakan yang sistematis Kepada mengubah realitas di kota yang diduduki tersebut.
“Pelanggaran meningkat secara sistematis dalam kerangka upaya memaksakan realitas baru di kota yang diduduki,” papar laporan Pemerintah Provinsi Yerusalem sebagaimana dikutip dari Aljazeera.
Laporan tersebut juga menyoroti peningkatan tindak represif aparat keamanan yang menyebabkan puluhan Anggota Palestina terluka dan seorang remaja berusia 17 tahun gugur. Selain itu, terdapat catatan mengenai kunjungan berulang Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ke kompleks tersebut sebanyak 15 kali sejak akhir 2022.
Rekan-rekan menteri pro-penyerbuan mengklaim bahwa wewenang penuh mengenai izin masuk bagi umat Yahudi berada di Dasar kendali langsung Perdana Menteri. Keputusan final diharapkan muncul menjelang akhir pekan depan mengingat sensitivitas status quo keagamaan di situs tersuci ketiga bagi umat Islam tersebut.
