Probolinggo (Liputanindo.id) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Probolinggo. Kebijakan tersebut dipicu belum terpenuhinya standar fasilitas pendukung, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi syarat Istimewa dalam operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabupaten Probolinggo menjadi daerah yang paling terdampak. Sebanyak 22 SPPG Formal disuspensi berdasarkan Surat Keputusan BGN Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Tetapi penghentian operasional baru efektif dilakukan sehari kemudian, pada 26 Mei 2026, karena sebagian pengelola telah terlanjur membeli bahan baku Kepada produksi makanan.
Koordinator Distrik MBG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Mahandoko, menegaskan bahwa persoalan IPAL masuk dalam kategori pelanggaran berat atau major karena berkaitan langsung dengan standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Pelanggaran ini masuk kategori major. Kami harus memastikan seluruh proses produksi makanan Akurat-Akurat higienis, termasuk bagaimana limbahnya dikelola. Karena itu operasional dihentikan sementara Tamat seluruh perbaikan selesai dilakukan,” kata Pujo Begitu dikonfirmasi.
Menurutnya, penghentian sementara ini bukan sekadar menghentikan distribusi makanan, tetapi juga berdampak pada hak-hak operasional yang selama ini diterima pengelola SPPG. Selama masa suspensi, dapur Enggak berhak memperoleh berbagai komponen pembiayaan, mulai dari biaya sewa bangunan, sewa kendaraan operasional, hingga Bonus bagi koordinator lembaga dan koordinator Grup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Akibat ekonomi dari kebijakan tersebut mulai dirasakan di lapangan. Salah satunya terjadi di SPPG Opo-Opo. Selain jumlah penerima manfaat yang berkurang menjadi 2.127 orang akibat kelulusan siswa, penghentian operasional juga Membikin 48 relawan distribusi kehilangan sumber pendapatan harian.
Para relawan yang selama ini bertugas mengantarkan makanan kepada penerima manfaat diketahui memperoleh upah berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Sejak dapur berhenti beroperasi, pendapatan tersebut Mekanis terhenti.
Hingga kini, BGN belum menetapkan batas waktu pencabutan status suspensi. Pengaktifan kembali dapur MBG sepenuhnya bergantung pada kecepatan masing-masing Kenalan dalam menyelesaikan pembangunan dan penyempurnaan sistem IPAL sesuai standar yang ditetapkan.
Sementara itu, kondisi di Kota Probolinggo menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, Begitu dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2026), membenarkan bahwa terdapat lima SPPG di wilayahnya yang sempat terkena suspensi akibat persoalan pengelolaan limbah.
Tetapi, dari lima dapur tersebut, sebagian sudah mulai menunjukkan progres dalam memenuhi persyaratan yang diminta BGN.
“Dari lima SPPG yang sempat disuspend, tiga Begitu ini sedang dalam proses pengurusan dan melengkapi persyaratan. Satu SPPG sudah dapat beroperasi kembali karena seluruh perizinan dan persyaratannya telah dipenuhi. Sedangkan satu lainnya Tamat sekarang belum Eksis perkembangan yang kami terima,” ujar Budiono.
Lima SPPG yang sempat terdampak berada di Kecamatan Mayangan, Sukabumi, Kedopok, dan Kanigaran. Dua di antaranya berlokasi di Distrik Kanigaran.
Hal senada Juga diucapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo yang juga tergabung dalam Satuan Tugas MBG, Ugas Irwanto, menegaskan bahwa keputusan penghentian operasional SPPG sepenuhnya merupakan kewenangan BGN. Pemerintah daerah melalui Satgas MBG Enggak Mempunyai otoritas dalam penetapan maupun pencabutan status suspensi.
“SPPG yang disuspend itu kewenangan BGN. Enggak Eksis pemberitahuan ataupun tembusan Tertentu kepada Satgas MBG terkait keputusan tersebut. Seluruh kewenangan Eksis di BGN. Tugas Satgas MBG hanya membantu fasilitasi Begitu SPPG berdiri, melakukan pendampingan, pengawasan, serta mengawal pemenuhan persyaratan yang diperlukan,” Jernih Ugas.
Kasus suspensi massal ini menjadi ujian bagi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Probolinggo. Di satu sisi, BGN menunjukkan komitmen menjaga standar keamanan pangan dan lingkungan. Tetapi di sisi lain, penghentian operasional puluhan dapur juga menimbulkan Pengaruh domino, mulai dari terganggunya layanan bagi ribuan penerima manfaat hingga hilangnya pendapatan puluhan relawan yang bergantung pada program tersebut. (rap/but)
