Blitar (Liputanindo.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 jam mendatangi Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar. Kegiatan KPK berakhir pada pukul 18.00 WIB.
Lengkap dengan Pakaian dinasnya, Bupati Rijanto turun ruangan Candi Penataran didampingi oleh Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah serta pejabat KPK. Usai pejabat KPK meninggalkan Pemkab Blitar, Bupati Blitar pun langsung melakukan perayaan hari ulang tahun 42, Beky Herdihansah.
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Rapi dan akuntabel. Hal ini disampaikan usai menggelar pertemuan intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendampingan di bidang pencegahan korupsi.
Dalam keterangannya kepada media, Rijanto mengungkapkan bahwa Pusat perhatian Istimewa pendampingan ini adalah pembenahan sistem di berbagai sektor vital. Ia menyoroti tiga area krusial yang menjadi perhatian serius, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Anggaran hibah, serta realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Bagaimana kita membangun pemerintahan menjadi Bagus melalui tata kelola yang Betul. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, tata hibah, hingga Pokir, Segala harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dan harus kita taati,” ujar Rijanto dengan tegas.
Pertemuan yang berlangsung cukup Pelan tersebut diakui Rijanto sebagai ruang Obrolan yang sangat komprehensif. Meski memakan waktu, ia menyatakan rasa puasnya terhadap hasil koordinasi tersebut karena memberikan arah yang lebih Jernih bagi jajaran birokrasi di Kabupaten Blitar.
Lebih lanjut, Rijanto menekankan bahwa sikap kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran bukan hanya berlaku bagi pihak eksekutif, melainkan juga legislatif. Sinergi kedua lembaga ini dinilai sangat Krusial Demi menghindari potensi penyimpangan.
“Kita Segala harus semakin Bagus dan semakin hati-hati. Bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai adanya ‘peringatan’ Tertentu dari KPK, Bupati Rijanto meluruskan bahwa pertemuan tersebut adalah bentuk koordinasi rutin dalam rangka menjalankan tugas negara. Fokusnya tetap pada edukasi dan pendampingan agar pengelolaan anggaran daerah tetap berada pada jalur yang Betul.
“Bukan peringatan, tapi ini tugas negara Demi memastikan pengelolaan anggaran yang Bagus,” pungkasnya.
Langkah proaktif ini diharapkan Pandai meningkatkan indeks integritas Pemerintah Kabupaten Blitar serta menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah Betul-Betul memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (owi/but)
