Kementerian Kesehatan mencatatkan penyerapan anggaran paling rendah sepanjang sejarah pada 2025 yang hanya menyentuh 42,9 persen. Kebijakan pemblokiran Anggaran sebesar Rp 12,3 triliun menjadi penyebab Penting minimnya daya serap tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan fakta tersebut Ketika menghadiri rapat kerja Serempak Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Ia menegaskan Anggaran yang diblokir Membikin program operasional Bukan Bisa dicairkan.
“Memang pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9%. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir Rp 12,3 triliun.
Jadi Bukan Bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggaran, tapi Bukan Bisa kita dipakai, ya, Bukan Bisa kita cairkan,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Kalau memperhitungkan pagu efektif tanpa Anggaran yang dibekukan, efisiensi penyerapan anggaran sebenarnya tetap berada di level yang optimal.
“Kalau kita hilangkan blokir ini dari Nomor, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, Yakni 93% ya, 93%. Lagi lebih Berkualitas dari tahun 2022,” sambung Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Akibat pemblokiran alokasi Anggaran terbesar dialami oleh program kesehatan lanjutan, layanan kesehatan Penting, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P).
Budi pun mendorong keterbukaan dengan Kementerian Keuangan dan mengusulkan penarikan anggaran secara Formal Kalau memang Bukan diperbolehkan Buat digunakan sejak awal.
“Tiba Ketika ini kita ke depannya juga mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih Berkualitas di Juni ditarik aja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita nggak Bisa Mengenakan,” Terang Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Keterlambatan pembukaan blokir anggaran hingga menjelang akhir tahun Membikin sisa waktu eksekusi program menjadi sangat terbatas.
“Karena even sebagian pun penyerapan kita Eksis yang agak terlambat karena blokirnya baru dibuka bulan November. Sehingga ya nggak punya waktu kita Buat Bisa merealisasikan anggaran tersebut,” sambung Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Ia meminta Kemenkeu menetapkan batas waktu Penilaian pemblokiran anggaran secara Terang pada pertengahan atau kuartal ketiga tahun berjalan agar koordinasi Serempak parlemen berjalan transparan.
“Kalau memang Ingin ditarik, nggak apa-apa ditarik. Tapi kalau Bisa Juni lah ditarik, atau September ditarik, agar Kolega-Kolega di DPR Komisi IX juga memahami gitu, memahami karena kita nggak selalu Bisa rutin meng-update Eksis yang diblokir atau Bukan kan, Eksis yang diblokir atau Bukan,” ungkap Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Penetapan jadwal penarikan anggaran yang lebih awal diharapkan Bisa memberikan kepastian tata kelola keuangan negara di kementeriannya.
“Jadi saya minta kalau memang nggak Bisa ditarik, tolong ditarik dari anggaran kita Juni atau September, sehingga Kolega-Kolega di DPR juga paham,” imbuh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
