Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema Bonus berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen Demi pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“PPN ditanggung pemerintah itu Eksis yang 100 persen, Eksis yang 40 persen. Nanti masuk disusun skemanya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Bonus PPN DTP itu dikhususkan Demi kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida.
Adapun terkait besaran Bonus akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.
Purbaya menjelaskan kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangannya ini bertujuan Demi mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.
Dia menyebut pernah membaca pemberitaan dari salah satu media Global yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia usai China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel.
Sebagai respons, Menkeu Purbaya Bahkan menyiapkan skema Bonus agar penggunaan nikel Bisa terakselerasi.
“Kita balik sekarang, nikelnya kita Guna. Biar nikel kita Bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.
Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan Bonus kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.
Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di Bilangan Rp5 juta Demi motor listrik. Tetapi, Bilangan Niscaya dari stimulus kendaraan listrik (EV) ini akan diumumkan lebih detil dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Purbaya berpendapat Bonus EV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi Daya pemerintah di tengah kenaikan harga minyak Dunia.
Ia pun sepakat dengan Menperin yang menyatakan pemerintah kini Menyantap kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama Demi menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.
