Malang (Liputanindo.id) – Intensitas perjalanan dinas luar negeri yang dilakoni Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir memantik sorotan publik. Merespons hal ini, Ahli Rekanan Dunia dari Universitas Brawijaya (UB), Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D, menekankan bahwa lawatan kenegaraan memang krusial, Tetapi wajib dibarengi dengan haluan kebijakan yang gamblang juga capaian riil.
Akademisi FISIP UB yang akrab disapa Erza ini menjabarkan, pertemuan tatap muka antar-kepala negara secara prinsipil Tak Dapat digantikan. Karena, Eksis dimensi diplomasi tertentu yang hanya optimal Kalau dijajaki melalui interaksi personal secara langsung.
Kedekatan emosional dan Rekanan bilateral yang erat di level pucuk pimpinan, menurut Erza, kerap menjadi stimulus Krusial guna mengunci kesepakatan strategis di bidang politik, pertahanan, maupun ekonomi Mendunia.
“Kunjungan luar negeri oleh kepala negara itu tetap krusial. Dalam dunia diplomasi, Eksis tipe jalinan Rekanan yang memang menuntut kehadiran fisik dan pendekatan personal. Komunikasi dan ikatan tertentu baru Dapat terbangun secara solid ketika para pemimpin negara berdialog langsung,” tutur Erza, Kamis (18/6/2026).
Kendati demikian, Erza memberikan catatan kritis. Dirinya menggarisbawahi bahwa tolok ukur kesuksesan sebuah diplomasi preventif maupun ofensif bukan dinilai dari seberapa sering kunjungan itu dilakukan, melainkan pada urgensi substansi agenda serta relevansinya terhadap visi strategis Indonesia.
Ia menilai, mobilitas Mendunia Presiden idealnya terintegrasi penuh dalam cetak biru diplomasi nasional yang koheren, bukan bergerak secara parsial. Erza mengingatkan, Indonesia Begitu ini telah ditopang oleh infrastruktur diplomatik yang sangat mapan, yakni lebih dari 130 kantor perwakilan Formal di berbagai belahan dunia.
“Kalau sebuah urusan diplomasi sebenarnya sanggup diakomodasi dan diselesaikan oleh jajaran perwakilan kita di luar negeri, maka figur Presiden Tak perlu turun langsung ke lapangan. Kehadiran kepala negara baru menjadi mutlak tatkala Eksis kepentingan mahapenting yang Tak dapat didelegasikan kepada level diplomat yang lebih rendah,” urainya secara gamblang.
Lebih lanjut, tingginya frekuensi penerbangan Dunia orang nomor satu di Indonesia tersebut dinilai memicu diskursus di ruang publik terkait manifesto politik luar negeri RI Begitu ini. Erza Tak menampik bahwa Indonesia memegang Kukuh doktrin politik bebas-aktif yang adaptif terhadap Seluruh kekuatan Mendunia. Tetapi, strategi berteman dengan Seluruh wajib diselaraskan dengan determinasi prioritas yang konkret agar posisi tawar Indonesia tetap disegani.
“Begitu kita mencoba merangkul dan membangun Rekanan dengan seluruh pihak tanpa memetakan skala prioritas yang presisi, publik maupun Kenalan Mendunia akan kesulitan menerjemahkan ke mana arah dan Sasaran Penting kebijakan luar negeri kita sesungguhnya,” tegasnya.
Langkah Presiden yang maraton mengunjungi negara-negara adidaya mulai dari China, Amerika Perkumpulan, hingga Rusia diakui Erza sebagai langkah taktis menjaga ekuilibrium Rekanan Dunia. Meski demikian, dirinya Memperhatikan implikasi konkret dari manuver tersebut belum tersosialisasi dengan transparan di tengah masyarakat.
Meskipun masa kepemimpinan ini tergolong baru Kepada dievaluasi Akibat jangka panjangnya, Erza mewanti-wanti agar pola diplomasi tanpa lokus yang tajam Tak berujung pada bias orientasi di Pentas Mendunia. Konsistensi, menurutnya, adalah jangkar Penting kredibilitas Dunia suatu negara.
“Apabila ritme kerja tanpa skala prioritas yang spesifik ini dipertahankan dalam jangka panjang, maka dunia Dunia akan kesulitan membaca apa yang menjadi core interest atau kepentingan inti dari kebijakan luar negeri Indonesia,” kata Erza mengingatkan.
Erza optimistis Indonesia sejatinya punya modalitas kuat di sektor eksternal. Berbekal korps diplomat tepercaya dan sebaran perwakilan yang masif, problem Mendasar Begitu ini murni terletak pada navigasi pembagian prioritas pemerintah. Karenanya, ia merumuskan tiga rekomendasi strategis bagi kabinet Begitu ini.
Pertama, mengembalikan sekaligus memperkokoh kedudukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebagai panglima koordinasi kebijakan luar negeri.
Kedua, mendongkrak keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik pada setiap agenda lawatan Presiden, mencakup Sasaran taktis hingga hasil Konkret yang dibawa pulang ke tanah air.
Ketiga, mendefinisikan ulang posisi diplomasi Indonesia, apakah akan berfokus pada strategi middle power, penguatan jalur multilateral, atau kepemimpinan berbasis isu spesifik.
“Instrumen diplomasi kita sesungguhnya sangat perkasa. Kita Mempunyai SDM diplomat kawakan dan jaringan Mendunia yang luas. Komponen yang mendesak Begitu ini hanyalah kompas kebijakan yang Terang, agar seluruh instrumen tersebut dapat dikerahkan secara terukur dan efektif,” pungkas dosen UB tersebut. (dan/but)
