Jakarta (ANTARA) – Polri selaku bagian dari Satgas Haji dan Umrah menindaklanjuti laporan perihal aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah yang menangkap tiga Anggota negara Indonesia atas dugaan penipuan pelayanan haji.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri akan berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI serta KBRI Kepada mengomunikasikan kasus ini dengan Kepolisian Arab Saudi karena locus (Posisi) kasus tersebut berada di Makkah, Arab Saudi.
“Biar bagaimanapun WNI yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan Donasi hukum,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa tiga WNI tersebut diduga melakukan penipuan berupa memproduksi serta mengiklankan Berkas-Berkas Imitasi terkait dengan haji.
“Mereka melakukan tindak pidana tersebut, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi dan tentu itu membutuhkan pendampingan dari kepolisian kita di Indonesia,” ucapnya.
Guna menangani kasus ini, ia mengatakan bahwa pihaknya meminta tambahan personel Polri Kepada berbicara lebih banyak dengan Kepolisian Arab Saudi terkait dengan pengaturan dan tata kelola haji di negara tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mendapat informasi dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah bahwa tiga orang diduga berkewarganegaraan Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah pada Selasa (28/4).
“Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait layanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji Imitasi di media sosial,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Heni Hamidah.
Menurut Heni, aparat keamanan Arab Saudi juga menemukan sejumlah barang bukti, antara lain Dana, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga Imitasi. Dua dari tiga orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia Demi penangkapan.
“Demi ini, KJRI di Jeddah sedang melakukan Pengecekan identitas para pelaku, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Heni.
