Mantan Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Paudel, ditangkap oleh pihak kepolisian setempat pada Senin (22/6) atas dugaan keterlibatan dalam kasus pencucian Doku. Penangkapan tokoh senior ini menjadi langkah terbaru penegak hukum pasca-gelombang demonstrasi anti-korupsi tahun 2025 yang berhasil meruntuhkan pemerintahan sebelumnya.
Seperti dilansir dari Detikcom melalui laporan AFP pada Selasa (23/6/2026), Paudel juga menduduki posisi strategis sebagai wakil ketua CPN-UML, partai Komunis yang menaungi mantan Perdana Menterinya, KP Sharma Oli, yang lengser akibat pergolakan politik pada September Lampau.
“Departemen akan menyelidiki keterlibatannya dalam pencucian Doku,” kata juru bicara Kepolisian Nepal, Abhi Narayan Kafle, kepada AFP.
Penyidikan ini bergulir di Rendah masa pemerintahan Perdana Menteri Balendra Shah, seorang mantan musisi rap yang memenangkan pemilu pada Maret Lampau dengan manifesto politik Istimewa berupa pemberantasan korupsi di birokrasi.
Langkah hukum terhadap Paudel memicu reaksi keras dari kubu oposisi, terutama dari mantan PM KP Sharma Oli yang kehilangan kursi parlemennya dalam pemilu Lampau.
Oli menyebut penangkapan Paudel sebagai “aksi politik” dan menuduh pemerintah Shah berperilaku otoriter.
Kritik senada juga dilayangkan oleh internal partai CPN-UML yang menilai adanya perlakuan Kagak adil dari penguasa Begitu ini dalam proses penegakan hukum.
“Kami akan mengikuti aturan hukum dan para pemimpin kami siap menghadapi ujian apa pun,” kata kepala humas CPN-UML, Niraj Acharya.
“Tetapi pemerintah ini telah menunjukkan perilaku diskriminatif. Kami akan melawannya,” tegasnya.
Sebelum penangkapan Paudel, tindakan tegas juga menyasar Oli dan Ramesh Lekhak selaku mantan menteri dalam negeri yang sempat ditahan selama dua pekan pada Maret Lampau atas dugaan represifitas terhadap demonstran tahun 2025, meski akhirnya dibebaskan tanpa dakwaan Formal.
Krisis politik Nepal sendiri berakar dari aksi unjuk rasa besar-besaran tahun 2025 yang awalnya menolak Restriksi media sosial, Tetapi meluas akibat kemarahan Anggota atas situasi ekonomi dan korupsi terstruktur yang menewaskan sedikitnya 76 orang serta melukai 2.500 lainnya.
Di samping kasus pencucian Doku Paudel, otoritas pengawas anti-korupsi Nepal secara terpisah menjerat 16 pejabat, termasuk kepala departemen paspor, atas dugaan skandal pengadaan senilai US$66 juta.
Suresh Neupane, juru bicara Komisi Penyelidikan Penyalahgunaan Wewenang, mengatakan kasus tersebut “berkaitan dengan penggelapan dalam pengadaan paspor elektronik”.
