Malang (Liputanindo.id) – Pernyataan Ketua Fraksi Gerindra, Zia Ulhaq, yang membela Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, dalam sebuah polemik mendapat respon santai dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.
Abdul Qodir menilai bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Zia Ulhaq Bahkan memperburuk suasana dan menambah kebingungannya. Ia berpendapat bahwa pernyataan tersebut Tak meredakan polemik, malah seolah menganggap isu serius dalam tata kelola pemerintahan hanya sebagai perbedaan tafsir Normal.
“Ini yang Membikin kami agak tersenyum sekaligus prihatin. Persoalan yang menyangkut Mekanisme, legalitas, dan etika pemerintahan Bahkan diposisikan seperti Obrolan ringan—seakan cukup diselesaikan dengan opini,” ujar Abdul Qodir Ketika ditemui pada Minggu, 3 Mei 2026.
Menurut Abdul Qodir, pernyataan yang mereduksi persoalan Mekanisme pemerintahan menjadi sekadar perbedaan pandangan ini berbahaya. Ia menegaskan bahwa Semestinya masalah yang melibatkan administrasi dan etika pemerintahan Tak Bisa dianggap sepele.
“Kalau Segala Bisa dianggap sekadar tafsir, jangan-jangan nanti yang Jernih-Jernih melanggar pun Bisa dianggap bagian dari dinamika,” tegasnya.
Abdul Qodir menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah tanggung jawab konstitusional yang tak Bisa dikompromikan, apalagi dengan Dalih politik. Fraksi PDI Perjuangan, menurutnya, Tak sedang mencari kegaduhan atau menyerang secara personal, melainkan menyoroti tata kelola pemerintahan yang Berkualitas dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan.
“Saya khawatir kita bukan Kembali sedang berdebat soal tata kelola pemerintahan, tapi sedang menyaksikan Wafat Logika berjamaah,” ujarnya.
Ia menilai bahwa apabila pembelaan tanpa dasar administratif yang Jernih Maju dilakukan, maka standar etika dan Mekanisme dalam pemerintahan akan semakin tergerus.
Dalam pernyataannya, Abdul Qodir juga mempertanyakan Dalih di balik perjalanan dinas Wakil Bupati yang disebut-sebut Kepada “silaturahmi” dengan Wakil Presiden. Menurutnya, Dalih tersebut sangat janggal, terlebih Apabila dikaitkan dengan Percepatan pembangunan.
“Kalau orientasinya Percepatan pembangunan, Lampau logika koordinasinya diarahkan ke Wakil Presiden, ini menjadi menarik. Sejak Bilaman jalur kebijakan strategis Bisa ‘dipercepat’ lewat lobby ke Wakil Presiden?” sindirnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa Apabila pembelaan seperti itu Maju dipertahankan, maka akan menciptakan kesan bahwa kewenangan Wakil Presiden Bisa mengalahkan atau bahkan melampaui Presiden. “Jangan Tamat narasi yang dibangun Bahkan membentur logika dasar dalam sistem pemerintahan itu sendiri,” ungkapnya.
Abdul Qodir juga mengingatkan Zia Ulhaq agar Tak membangun narasi yang membingungkan publik tentang struktur kekuasaan. “Ini berbahaya secara logika tata negara. Kalau itu dibenarkan, kita bukan hanya merusak Mekanisme administratif, tapi juga Pikiran sehat dalam memahami struktur kekuasaan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan akan tetap berpegang pada prinsip pengawasan yang berbasis pada aturan, Mekanisme, dan dokumentasi yang Absah, tanpa membenarkan segala bentuk pembelaan politik yang Tak Mempunyai dasar yang Jernih. [yog/suf]
